Kumpulan – kumpulan soal mengenai Objek Hukum

Kumpulan – kumpulan soal mengenai Objek Hukum

Kumpulan – kumpulan soal mengenai Objek Hukum

Nama Kelompok :   1. Camela azkia              (21211577)

                                 2. Camilla Zahra            (28211484)

                                 3. Danang Prawibowo   (21211707)

                                 4. Daniel Eric Thendean (21211728)

Kelas                 : 2EB08

Judul                 : Objek Hukum

Jumlah Soal      : 45 Soal

Camela azkia (1 - 10)

1. Pasal yang mengatur tentang Tata Cara Penjualan Objek Hak Tanggungan adalah pasal …
   A.   Pasal 20 ayat 2 dan 3                   C. Pasal 21 ayat 3 dan 4
   B.   Pasal 21 ayat 1 dan 2           D. Pasal 22 ayat 2 dan 3
   
2. Berikut ini yang merupakan fungsi utama pemberian jaminan bagi kreditor adalah …
   A.   Untuk memberikan kemudahan dalam peminjaman uang.
   B.   Untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitor bila debitor cidera janji atau pailit.
   C.   Untuk memberikan keuntungan lebih dari uang yang dipinjam debitor.
   D.   Untuk memberikan tambahan bunga kepada debitor sebagai pihak berhutang.
3. Untuk memperkecil resiko dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik  dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembeli pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut biasa dikenal dengan beberapa prinsip yaitu …
   A.   Trust and Capital
   B.   3 C (Cost, Capital, Contract)
   C.   5 C (Chatacter, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy)*
   D.   Trust, Cost, and Capacity
   
   
   
4. Mengapa jaminan berupa hak atas tanah dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor  …
   A.   Karena dapat memberikan keamanan bagi bank dari segi hukumnya maupun dari nilai ekonomisnya yang pada umumnya meningkat terus.
   B.   Karena dapat memberikan kesejahteraan bagi nasabah dari segi kegiatan ekonomisnya yang terus meningkat.
   C.   Karena juga dapat memberikan keamanan bagi debitor bila kreditor punya jaminan.
   D.   Karena dapat memberikan keamanan bagi setiap masyarakat yang ingin melakukan kredit.
5. 1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu
   2. Sebagai bukti para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak
   3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali apabila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak
   4. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan belum megadakan perjanjian
   5. Sebagai bukti keadilan bagi salah satu pihak yang bersangkutan
   
   Yang termasuk 3 fungsi akta outentik adalah  ...
   A.   2, 4, dan 5                          C. 2, 3, dan 4
   B.   1, 4, dan 5                          D. 1, 2, dan 3
   
   
   
6. asal yang berisi Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah pasal ...
   A.   Pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1960
   B.   Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1960
   C.   Pasal 51 Undang-undang No. 4 Tahun 1961
   D.   Pasal 50 Undang-undang No. 4 Tahun 1961
7. Berikut ini merupakan kelamahan dari Kitab Undang-undang hukum perdata, kecuali ...
   A.   Hanya menyangkut sepihak saja.
   B.   Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas.
   C.   Pengertian perjanjian terlalu luas.
   D.   Pengertian perjanjian terlalu sempit.
   
   
   
8. “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”
   Pendapat diatas merupakan salah satu definisi perjanjian yang lebih lengkap yang di ungkapkan oleh …
   A.   Abdulkadir Muhammad               C. Subekti
   B.   Handri Raharjo                     D. KRTM Tirtodiningrat
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 berisi tentang …
   A.   Hak Tanggungan                          C. Hak Perjanjian
   B.   Hak Perwalian                             D. Hak Kepemilikan
   
10. Dibawah ini merupakan syarat-syarat Hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan sebagai Objek Hak Tanggungan, kecuali …
    A.   Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang
    B.   Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum, karena memenuhi syarat publisitas
    C.   Mempunyai sifat dipindahtangankan, karena apabila cidera janji benda yang dijadikan jaminan utang akan dijual di muka umum.
    D.   Mempunyai sifat tidak dapat dipindahtangankan untuk menjamin kepemilikan debitor.
    
    
    Camilla Zahra (11 - 20)
11. Hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Pengertian hukum acara perdata diatas merupakan pendapat dari …
    A.          Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SHB.          Prof. Dr. Sudikno Mertukusumo, SH
    C.          Prof. Dr. R. Supomo, SH
    D.          Prof. Dr. Dwi, SH
12. Bertitik tolak kepada praktek peradilan Indonesia maka dapatlah disebutkan beberapa asas-asas umum hukum acara perdata Indonesia, salah satunya adalah …
    A.     Peradilan Umum (UU No 8 Tahun 2004)
    B.     Peradilan yang terbuka untuk umum (Openbaarheid Van Rechtsspraak)
    C.     Peradilan Agama (UU No 3 Tahun 2006)
    D.     Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
13. Jumlah asas-asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu …
    A.          2
    B.          3
    C.          4
    D.          5
14. Hal menjalankan  putusan hakim, yaitu putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak yang melakukan suatu perbuatan. Merupakan pengertian dari …
    A.          Provisi
    B.          Eksekusi
    C.          Gross akta
    D.          Comdenatoir
15. Cara eksekusi terbagi menjadi …
    A.          2
    B.          3
    C.          4
    D.          5
16.   Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda setelah benda diserahkan sebagai hak milik atas dasar kepercayaan, maka pada saat itu juga kreditor menyerahkan kembalu benda itu dalam penguasaan debitor yang untuk selanjutnya debitor tersebut bertindak sebagai penyimpanan atau sebagai pemakai. Pengertian diatas merupakan pengertian dari …
    A.     Jaminan
    B.     Perdata
    C.     Fidusia
    D.     Fidusia kebendaan
17. Alternative baru yang dapat digunakan dalam hubungayang disertai jaminan yaitu …
    A.               Jaminan
    B.                Fidusia
    C.                Perdata
    D.               Saham
18. Jaminan yang membrikan kepad kreditor atas suatu kebendaan milik debitor hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor melakukan wanprestasi disebut …
    A.               Jaminan kepemilikan
    B.               Jaminan saham
    C.               Jaminan kebendaan
    D.               Jaminan wanprestasi
    
    
19. Secara umum undang-undang yang mengatur kewenangan dan tugas dari bapepam yaitu …
    A.               Undang-Undang No. 7 tahun 1995
    B.                Undang-Undang No. 7 tahun 1994
    C.                Undang-Undang No. 8 tahun 1994
    D.               Undang-Undang No. 8 tahun 1995
20. Terdapat tiga kewengan yang dilaksanakan Bapepam diantaranya, kecuali...
    A.               Lembaga Pembina
    B.                Lembaga Pengatur
    C.                Lembaga Fidusia
    D.               Lembaga Pengawas
    
    
    Danang Prawibowo (21 - 35)
21. Proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi disebut ...
    A.      Penelitian Hukum Kuantitatif
    B.      Penelitian Hukum Kualitatif
    C.      Penelitian Hukum Normatif
    D.      Penelitian Hukum Deskriptif
22. Pada pasal berapakah perjanjian pemberian kuasa itu diatur di dalam KUHPerdata ...
    A.      Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819
    B.      Pasal 1796 sampai dengan Pasal 1812
    C.      Pasal 1782 sampai dengan Pasal 1819
    D.      Pasal 1799 sampai dengan Pasal 1816
23. Pemegang hak jaminan menjual objek jaminan tanpa didasarkan pada kekuatan eksekutorial, namun didasarkan semata-mata pada kesepakatan antara kreditor dan debitor, maka dalam hal tersebut jaminan itu bersifat ..
    A.      Jaminan sah
    B.      Jaminan tidak sah
    C.      Jaminan sah bersyarat
    D.      Jaminan ditangguhkan
24. Hak Tanggungan mempunyai kekuatan ........... karena hak ini berdasarkan perintah undang-undang harus didaftarkan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan.
    A.      Fundamental
    B.      Imprisif
    C.      Eksekutorial
    D.      Esensialia
25. Penjualan objek Hak Tanggungan oleh bank berdasarkan kuasa menjual pada dasarnya tidak ada masalah asalkan penjualan atau harga jual dari objek Hak Tanggungan itu ...
    A.      Menguntungkan pihak debitor
    B.      Menguntungkan pihak kreditor
    C.      Merugikan kedua belah pihak
    D.      Menguntungkan kedua belah pihak
26. Perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT disebut ...
    A.      Perjanjian formil
    B.      Perjanjian konsensuil
    C.      Perjanjian riil
    D.      Perjanjian sepihak
27. Orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan adalah devinisi dari ...
    A.      Kreditor
    B.      Debitor
    C.      Penerima hak tanggungan
    D.      Pemberi hak tanggungan
28. Untuk dapat dibebani hak jaminan atas tanah, obyek hak tanggungan tersebut harus memenuhi syarat-syarat, kecuali ...
    A.      Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang.
    B.      Mempunyai sifat tidak dapat dipindahtangankan.
    C       Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum, karena harus memenuhi asas publisitas.
    D.      Memerlukan penunjukan dengan undang-undang.
29. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, hak atas tanah yang dapat dibebani Obyek Hak Tanggungan meliputi, kecuali ...
    A.      Hak Guna Usaha                     C.      Hak Sewa
    B.      Hak Milik                                D.      Hak Guna Bangunan
30. Perhatikan dibawah ini :
    a. Adanya hak
    b. Untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan
    c. Atas tanah yang bukan miliknya
    d. Jangka waktunya 30 tahun.
    
    Termasuk dalam unsur-unsur atau elemen-elemen apakah ciri-ciri yang disebutkan diatas ...
    A.      Hak guna bangunan
    B.      Pencoretan
    C.      Hak milik
    D.      Hak sewa
31. Obyek jaminan yang paling disukai oleh pihak kreditor adalah objek jaminan berupa ....... , hal ini dikarenakan obyek memiliki nilai yang sangat bagus dan selalu naik dari waktu ke waktu.
    A.  Motor
    B.  Mobil
    C.  Property
    D.  Tanah
32. Selain dan beberapa unsur pokok yang terdapat dalam definisi, hak tanggungan yang merupakan hak kebendaan juga memiliki 4 (empat) ciri pokok, kecuali ...
    A.      Memberikan kedudukan yan diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya (droit de preference)
    B.      Eksekusinya selalu terhambat
    C.      Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu betada (droll de suite)
    D.      Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya
33. Segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, yang diikat dengan janji untuk dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang debitor disebut ...
    A.      Objek jaminan
    B.      Jaminan kredit
    C.      Hak tanggungan
    D.      Hak milik
34. Asas yang perjanjiannya  lahir karena adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak dari para pihak disebut ...
    A.      Asas konsensualisme
    B.      Asas kekuatan mengikat
    C.      Asas kepercayaan
    D.      Asas kebebasan berkontrak
35.   Perhatikan dibawah ini :
    1. Tahap membuat perjanjian kredi
    2. Tahap penerimaan hak tanggungan
    3. Tahap pemberian hak tanggungan
    4. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan
    5. Tahap publikasi hasil hak tanggungan
    
    Yang termasuk tiga tahap kegiatan proses pembebanan objek hak tanggungan yaitu ...
    A.      2, 3, 5
    B.      3, 4, 5
    C.      1, 3, 4
    D.      2, 3, 4
    
    
    Daniel Eric (36 - 45)
36. Unsur-unsur prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan 5C’s analyses yaitu terdiri dari ...
    A.     Character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic
    B.     Capability, cost, collateral, control, dan character
    C.     Control, condition of economic, capability, dan cost
    D.     Capacity, communication, capability, character, dan capital
    
    
37. ” Jaminan Fidusia, didalam sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekustrioal yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.    Undang-undang Nomor dan Tahun berapakah itu …
    A.        Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
    B.        Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
    C.        Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
    D.        Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
    
38. Eksekusi dengan penjualan barang jaminan atas obyek jaminan fidusia dapatdilakukan dengan dua cara yaitu :
    A.   lewat penjualan umum dan parate eksekusi pelelangan dibawah tangan
    B.   lewat penjualan umum dan penjualan barang
    C.   melalui parate eksekusi pelelangan dibawah tangan dan penjualan barang
    D.    melalui parate eksekusi lewat pelelangan umum dan penjualan dibawah tangan
39. Permintaan sita eksekusi diajukan menyertai suatu gugatan dilakukan dengan melampirkan ...
    A.     Salinan perjanjian debit dan salinan pembebanan jaminan fidusia
    B.     Salinan perjanjian kredit dan salinan pembebanan jaminan fidusia
    C.     Salinan pembebanan jaminan utang dan jaminan fidusia
    D.     Salinan perjanjian kredit dan debit
    
    
40. Apabila debitur mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas hutangnya kepada pihak ketiga tanpa seijin kreditur atau penerima fidusia maka berlaku asas …
    A.   suit de droit
    B.   suit droit de
    C.   de suit droit
    D.   droit de suit
    
    
41. Dalam memahami pengertian hukum Islam, terdapat beberapa istilah pentingnya, apa sajakah ...
    A.          Nash, ijitihad, fikih
    B.          Syariah, Nash, dan hidayat
    C.          Hukum islam itu sendiri, hidayat, dan Syariah
    D.          Syariah, fikih, dan hukum islam itu sendir
    
42. Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum islam adalah ...
    A.              Alquran
    B.               Sunnah nabi Muhammad Saw
    C.               Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw
    D.              Nash dan Alquran
    
    
43. Perhatikan dibawah ini :
    a.     Dasar-dasarnya yang umum berasal dari kita sendiri
    b.     Aturan-aturan hukum islam dibuat dengan dorongan agama dan moral
    c.      Balasan hukum Islam didapatkan di dunia saja
    d.     Kecenderungan hukum Islam komunal
    
    Tujuan hukum islam mengatur dan memberikan kemudahan bagi kehidupan privat dan public dan membahagiakan dunia seluruhnya Secara umum Muhammad Yusuf Musa (1988 : 160-179) mengemukakan enam karakteristik dasar dari hukum Islam, pilihlah 4 jawaban yang benar ...
    A.              a, b, c, dan d
    B.               a, c, e, dan f
    C.               b, c, d, dan e
    D.              b, d, e, dan f
    
    
    
44. Dalam khazanah ilmu ushul fikih, tujuan hukum Islam sering disebut ...
    A.       al-kulliyat
    B.        al- Syatibi
    C.        Maqashid al-syari’ah
    D.       ta’aqquli dan ta’abbudi
    
    
45. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penilitian para ahli ushul fikih, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, Kelima unsur itu adalah ...
    A.          Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
    B.          Jiwa, harta, fisik, hati, dan keturunan
    C.           Harta, fisik, agama, akal, dan keturunan
    D.          Akal, keturunan, ilmu, fisik, dan agama
    

Jawaban :

1. A              11. A            21. C            31. D         41. D

2. B               12. B           22. A           32. B           42. C

3. C               13. A          23. B            33. A          43. D

4. A              14. B           24. C            34. A          44. C

5. D              15. A          25. D            35. C           45. A

6. A              16. C          26. A            36. A

7. D              17. D          27. D            37. C

8. C              18. C          28. B            38.D

9. A              19. D          29. C            39. B

10. D            20. C          30. A            40. D

POSTING 6

TINJAUAN HUKUM ATAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA

MELALUI PARATE EKSEKUSI APABILA OBYEK JAMINAN

BERALIH KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MUSNAH

Winda Pebrianti

2.  Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek

            Jaminan Tersebut Telah Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah.

Dalam pelaksanaan parate eksekusi terdapat kendala-kendala dalam

pelaksanaanya. Beberapa kendala dalam pelaksanaan parate eksekusi diantaranya

adalah obyek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga dan obyek jaminan

fidusia tersebut musnah. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat

pelaksanaan eksekusi secara parate eksekusi serta menimbulkan akibat hukum

terhadap eksekusi tersebut.

           Obyek jaminan yang dialihkan kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan

cara jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Tindakan pengalihan biasanya diikuti

dengan  tindakan penyerahan agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain.

Umumnya hal ini terjadi terhadap obyek jaminan fidusia berupa barang bergerak

seperti kendaraan, mesin-mesin atau barang-barang persediaan.

Undang-Undang Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia atau debitur

untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang dijaminkan

             dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak penerima

fidusia atau kreditur. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “Pemberi

Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak

lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda

persediaan, kecuali dengan persetujuan  tertulis terlebih dahulu dari Penerima

Fidusia”.

          Sejalan dengan asas  droit de suit    di atas, terhadap pengalihan barang

persediaan, Undang-Undang Fidusia mengatur barang persediaan yang menjadi

obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan tersebut wajib diganti oleh pemberi

fidusia dengan obyek yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3)

Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “Benda yang menjadi obyek Jaminan

Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti

oleh Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara”.

           Terhadap benda obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada peihak

ketiga oleh debitur, terlebih dahulu wajib diganti dengan nilai yang setara oleh

debitur, sebab kreditur tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau

kelalaian debitur baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul

dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan

benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia  sebagaimana  di atur dalam Pasal 24

Undang-Undang Jaminan Fidusia.  Selain itu juga ketika debitur mengalihkan

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas hutangnya kepada pihak ketiga

tanpa seizin kreditur maka pemberi fidusia dianggap telah melakukan pidana

penggelapan.

            Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan parate eksekusi obyek

jaminan fidusia bilamana benda obyek jaminan tersebut beralih kepada pihak

ketiga. Dalam praktiknya sering dijumpai pada saat pelaksanaan parate eksekusi

obyek jaminan fidusia dilakukan ternyata obyek jaminan yang akan dieksekusi

telah dijaminkan atau beralih kepada pihak ketiga.

Sehubungan dengan kasus eksekusi terhadap barang jaminan yang

dialihakan kepada pihak pihak ketiga dengan jalan mejaminkannya kepada pihak

ketiga tersebut  dalam praktiknya sering terjadi. Sebagai contoh kasus misalnya A

sebagai debitur meminjam uang ke bank B sebagai kreditur dengan jaminan

kendaraan bermotor. Perjanjian tersebut dibuat tanggal 1 Februari 2008. Untuk

menghindari eksekusi atas kendaraan bermotor tersebut, debitur A membuat

perjanjian jaminan fidusia pura-pura kepada kreditur C agar seolah-olah perjanjian

jaminan fidusia antara debitur A dan kreditur C lebih dahulu dari perjanjian

jaminan fidusia antara debitur A dan kreditur B, dibuatlah perjanjian antara

debitur A dan kreditur C pada tanggal 1 Agustus 2007.

            Debitur yang tidak jujur dapat melenyapkan harta jaminan dengan berbagai

cara. Salah satunya adalah dengan membawa lari harta yang dijaminkan. Cara lain

untuk melenyapkan harta jaminan adalah dengan memindahkan harta tersebut ke

lokasi tertentu, sehingga menyulitkan bank untuk mengambil alih.

Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa : “jaminan fidusia hapus karena musnahnya

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”. Selanjutnya Pasal 25 ayat (2)

menetapkan bahwa : “Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf

b”. Klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia

tersebut.

             Ketentuan akan hapusnya jaminan fidusia dengan musnahnya benda yang

menjadi obyek jaminan fidusia sejalan dengan isi Pasal 1444 KUHPerdata, yang

menyebutkan bahwa jika barang  tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah,

tidak dapat lagi diperdagangankan atau hilang, sedemikian rupa sehingga sama

sekali tidak diketahui barang itu masih ada, maka hapuslah prikatannya, asal

barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai

menyerahkannya.

            Dilain pihak dalam Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa

apabila bagian dari obyek jaminan fidusia atau diantara obyek jaminan fidusia

tersebut ada yang hilang atau tidak dapat digunakan lagi, maka pemberi  fidusia

dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari

obyek jaminan fidusia yang hilang atau tidak digunakan itu dengan obyek jaminan

fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta

yang dapat disetujui penerima fidusia, sedangkan pengganti obyek jaminan fidusia

termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.

           Dalam  Pasal 10 sub b Undang-Undang Fidusia, yang berbunyi : ”Jaminan

Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan

Fidusia diasuransikan”.  Berdasarkan Pasal Tersebut di atas maka penggantian

benda jaminan terjadi secara otomatis, kalau terjadi kerugian yang ditanggung

oleh asuransi. Uang yang diterima oleh kreditur atau penerima fidusia akan

diperhitungkan sebagai pembayaran atau pelunasan hutang debitur.  Jika jumlah

penggantian cukup untuk membayar kewajiban perikatan debitur yang dijamin dengan fidusia tersebut, maka hutang debitur manjadi lunas, jika lebih maka

lebihnya dikembalikan kepada debitur atau pemberi fidusia, sedangkan jika

kurang maka kekuarangannya akan tetap menjadi hutang debitur kepada kreditur,

hanya saja atas sisa hutang itu kreditur sekarang berkedudukan sebagai kreditur

konkuren, kecuali di samping jaminan fidusia, kreditur juga dijamin degan

jaminan hak jaminan khusus yang lain.

Selanjutnya permasalahan yang timbul dalam praktiknya, ketika

pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia atau eksekusi terhadap harta

kekayaan debitur. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi

obyek jaminan fidusia/harta kekayaan debitur yang akan dieksekusi tidak ada atau

musnah. Musnahnya harta kekayaan debitur yang akan dieksekusi bisa

dikarenakan obyek jaminan fidusia/harta kekayaan debitur secara mutlak tidak ada

lagi dalam artian harta kekayaan debitur benar-benar sudah habis. Habisnya harta

kekayaan debitur yang merupakan obyek jaminan fidusia bisa terjadi disebabkan

telah habis terjual sebelum eksekusi dijalankan atau oleh karena bencana alam

berupa kebakaran, banjir dan sebagainya.

          Berdasarkan bunyi Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Fidusia di atas,

penyelesaian eksekusi terhadap hal tersebut tidak menghapuskan tagihan hak

kreditur terhadap tagihanya terhadap debitur. Tagihan yuridis tetap ada hanya

eksekusinya yang tidak dapat dijalankan, dikarenakan harta kekayaan debitur

yang akan dieksekusi tidak ada pada saat eksekusi dijalankan. Oleh karena itu hak

kreditur untuk meminta eksekusi kembali pada suatu ketika masih tetap  terbuka

apabila kreditur mengetahui dan dapat menunjukan harta kekayaan debitur. Kapan

saja terdapat harta kekayaan debitur, berarti tetap hidup haknya untuk meminta

eksekusi.

          Pelaksanaan eksekusi tidak dapat dijalankan baru dapat dikatakan bersifat

permanen, apabila sampai kapan pun harta kekayaan debitur yang menjadi obyek

jaminan tidak pernah ada lagi. Akan tetapi dari sudut teoritis maupun dari segi

kenyataan, lebih tepat mengatakan sifat eksekusi tidak dapat dijalankan dalam

permasalah ini bersifat  sementara  (temporer).  Bagaimanapun masih besar

kemungkinan akan adanya harta kekayaan debitur di kemudian hari. Pada saat

ditemui terdapat harta kekayaan debitur, eksekusi tidak dapat dijalankan yang

melekat pada eksekusi dapat dicairkan kembali.

D.  SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.  Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan baik penelitian kepustakaan maupun

penelitian lapangan dapat disimpulan sebagai berikut:

a.  Hak parate eksekusi timbul sejak terjadi wanprestasi oleh debitur dan kreditur

berhak menjual obyek  jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui lelang

sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b Undang-Undang Jaminan

Fidusia.

b.  Apabila obyek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga atau musnah

maka benda obyek jaminan untuk menutupi hutang  debitur tidak ada, tetapi

perjanjian kredit tetap berjalan dan debitur tetap bertanggung jawab.

c.  Hukum jaminan secara umum memberi perlindungan kepada kreditur, dalam

hal obyek jaminan fidusia musnah berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata maka

debitur tetap bertanggung jawab atas hutangnya kepada kreditur, tetapi apabila

obyek jaminan dialihkan kepada pihak ketiga berlaku asas  droit de suit    yang

merupakan ciri pokok dari hak kebendaan, jika debitur cidera janji maka

kreditur dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia ditangan siapapun benda

tersebut berada.

d.  Pengalihan obyek jaminan fidusia pada pihak ketiga atau musnah tidak

menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi obyek jaminan tersebut.

B. Rekomendasi

Berikut akan dikemukakan saran-saran penulis yang dapat  menjadi bahan

pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

a.  Undang-Undang Jaminan Fidusia hendakanya memberikan pengaturan lebih

spesifik mengenai kedudukan benda yang telah dijadikan obyek jaminan

fidusia sebab keberasaan benda yang dijadikan obyek jaminan merup akan

kunci utama dalam hal pemberian jaminan dari debitur kepada kreditur. Mengingat pada kenyataanya masih banyak ditemuinya kendalah-kendala yang

dihadapi oleh kreditur pada saat proses pelaksanaan eksekusi obyek jaminan

fidusia. Hal ini untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak

yang berkepentingan khususnya kreditur.

b.  Dengan adanya berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitur

terhadap pelaksanaan parate eksekusi melalui lelang eksekusi barang jaminan,

maka sebaiknya pihak kreditur bank harus dapat mengantisipasi upaya-upaya

hukum yang sering digunakan oleh debitur, pemilik jaminan serta pihak ketiga

lainnya tersebut, yang digunakan oleh mereka untuk menunda pelaksanaan

eksekusi barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djuhaendah  Hasan,  Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain

yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penetapan Asas Pemisahan

Horizontal, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1996.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,  Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia,  Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

J. Satrio,  Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1996.

J. Satrio,  Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia,  PT, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2002.

Mariam Darus Badrulzaman,  Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,  Alumni,

Bandung, 1997.

Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Sri Soedewi Masjchoen,  Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum

Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yokyakarta, 2003.

Yahya Harahap,  Ruang  Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,  Sinar

Grafika, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah  dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran

Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor

Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Propinsi di Wilayah Negara

Republik Indonesia.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984.

Majalah dan Artikel

Bactiar Sibrani,  Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia,  Badari Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Bernadette Waluyo,  Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42  Tahun 1999,

Pro Justitia, Tahun XVIII No. 3 Juli 2000.

Fred B.G Tumbuan, Mencermati Pokok-pokok Rencana Undang-Undang Fidusia,

Penelitian Hukum Newsletter, No. 38/x/September/1999.

Netty SR Naiborhu,  Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Berdasarkan Parate

Eksekusi Oleh Kreditur, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 14 No.8, Juni 2006.

Nama : Daniel Eric Thendean

NPM : 21211728

Kelas : 2EB08

posting 5

TINJAUAN HUKUM ATAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA

MELALUI PARATE EKSEKUSI APABILA OBYEK JAMINAN

BERALIH KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MUSNAH

Winda Pebrianti

C.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.  Eksekusi Obyek Jaminan Dalam Pemberian Kredit Macet dengan

Jaminan Fidusia.

Eksekusi obyek jaminan dalam pemberian kredit mecet dengan jaminan

fidusia dilakukan karena terjadi wanprestasi disebabkan ketidakmampuan debitur

melakukan kewajibannya sebagai cara penyelesaian terakhir karena upaya

penyelamatan tidak berhasil.

Sistem eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia yang mentukan, bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi

obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a.  Pelaksanaan titel eksekutorial, yang mempunyai kekuatan sama dengan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b.  Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia

sendiri meliputi pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari

hasil penjualan.

c.  Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi

dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi

yang menguntungkan para pihak.

           Ketiga eksekusi jaminan fidusia tersebut di atas masing-masing memiliki

perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya. Untuk eksekusi yang menggunakan

titel eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia pelaksanaan penjualan

benda jaminan tunduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 224 H.I.R/258 RBG, yang prosedur pelaksanaanya

memerlukan waktu yang lama.

Berbeda dengan penjualan di bawah tangan

pelaksanaanya harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain adanya

kesepakatan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur).

Alasanya untuk memperoleh nilai penjualan yang lebih baik untuk memperoleh

harga tertinggi.

a.  Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Barang Jaminan

          Eksekusi dengan penjualan barang jaminan atas obyek jaminan fidusia dapat

dilakukan dengan dua cara yaitu melalui parate eksekusi lewat pelelangan umum

dan penjualan di bawah tangan.

         1)  Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum  (Penjualan melalui Kantor

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau Balai Lelang)

Barang-barang jaminan, yang telah dibebani dengan fidusia pada dasarnya

harus dijual melalui pelelangan umum, yaitu oleh pejabat kantor lelang.

Pelelangan barang jaminan dilaksanakan menurut ketentuan dan tata cara yang

telah ditetapkan dalam  Vendu Reglement, baik Kantor Pelayanan Piutang dan

Lelang Negara (KP2LN) atau Balai Lelang Swasta yang telah mendapat izin.

Sebagaimana diketahui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 306/KMK.01/2002 Tentang Balai Lelang tanggal 13

Juni 2002. Penetapan dan pengaturan perihal Balai Lelang dimaksudkan untuk menyelenggarakan penjualan lelang. Petunjuk teknis penyelenggaraannya

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

memberi kesempatan labih luas kepada masyarakat, khususnya dunia usaha

             Hak untuk menjual obyek jaminan tersebut atas kekuasaan sendiri yang

dikenal dengan parate eksekusi merupakan hak penerima fidusia berdasarkan

Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Fidusia. Hak tersebut dipertegas dengan

janji yang harus secara tegas dinyatakan oleh pemberi fidusia bahwa apabila

debitur cidera janji, penerima fidusia berhak menjual obyek yang dijamin melalui

penjualan umum tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengadilan

Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia.

            Selanjutnya kreditur (penerima fidusia) mengambil pelunasan kreditnya dari

hasil penjualan tersebut dan mengambilkan sisa hasil penjulannya, bila ada kepada

debitur. Sebaliknya apabila hasil penjualan harta debitur tidak mencukupi,

kreditur dapat menuntutnya melalui gugatan perdata sebagai kreditur konkuren.

Sisa utang pasca eksekusi fidusia tidak hapus, melainkan masih dapat dituntut lagi

dikemudian hari atas harta lainnya.

           

            Contoh kasus, misalnya PT. “A” adalah perusahaan yang bergerak dalam

bidang textile. Untuk mengembangkan usahanya PT. “A” meminjam uang (kredit)

pada Bank “B” cabang Bandung. Pada saat kredit macet pada tahun 2007 utang

PT. “A” tercatat sebesar Rp. 187 Milyar. PT. “A” disita dan akan dilakukan

lelang umum oleh Kantor Lelang Negara. Pada saat akan dilelang ternyata mesin

tidak ada lagi dipabriknya, mesin tersebut telah diambil oleh  lessor  (perusahaan

leasing). Di sini terjadi pembuatan faktur dan dokumen kepemilikan mesin yang

tidak benar oleh debitur. Jaminan lainnya adalah tanah berikut bangunan senilai

RP.11 Milyar. Buruh menuntut upah yang belum dibayar sebesar Rp. 1,8 Milyar,

Bank “B” hanya mendapat Rp. 9,2 Milyar, Kerugian yang diderita oleh Bank “B”

sebesar Rp. 177,8 Milyar. Debitur telah melarikan diri ke luar negeri, sehingga

kreditur (Bank “B”) menderita kerugian yang sangat besar.

             Berdasarkan kasus inilah dapat dilihat perlunya bank harus memperhatikan

prinsip kehati-hatian dan memperhatikan dokumen yang diberikan oleh debitur dan menyelidiki kebenaran dari dokumen tersebut. Kemungkinan terdapat kolusi

antara pejabat bank dengan nasabah, sehingga membuat kredit menjadi macet.

Disamping itu ada itikad tidak baik dari debitur untuk melarikan dana yang telah

diperoleh dari bank. Padahal dana yang dimiliki bank adalah milik pihak ketiga

(masyarakat).

    2)  Penjualan secara di bawah tangan

Undang-Undang memungkinkan eksekusi jaminan fidusia melaui penjualan

di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima

fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan

para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Fidusia). Oleh karena

penjualan di bawah tangan dari proyek jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan

bila ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang fidusia, bank tidak mungkin

melakukan penjualan di bawah tangan terhadap obyek jaminan fidusia itu apabila

debitur menyetujuinya.

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan baru dapat dilakukan setelah lewat

waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau

penerima fidusia dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang

bersangkutan (Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Fidusia).

           Dalam praktiknya parate eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan

lebih banyak dilakukan dari pada pelaksanaan parate eksekusi melalui kantor

lelang, hal ini karena penjualan jaminan atas obyek jaminan fidusia dengan cara

penjualan di bawah tangan lebih menguntungkan. Hal ini dimungkinkan bila

debitur beritikad baik. Cara penyelesaian ini biasanya lebih cepat dan tidak ada

biaya bea lelang.

            b.  Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Penagihan Kredit yang

Terutang.

Kredit yang terhutang atas perjanjian yang telah dibuat dengan jaminan

fidusia dapat dilakukan penagihan. Penagihan atas kredit dilakukan dengan dua

cara yaitu penagihan di luar pengadilan dan melalui pegadilan.

1)  Penagihan di Luar Pengadilan

Penarikan kembali kredit dilakukan dengan cara penagihan, baik secara

langsung oleh Bank tanpa melalui pengadilan, maupun melalui atau bantuan pihak

ketiga. Upaya penarikan melalui penagihan inipun tidak selamanya berjalan

lancar, adakalanya harus ditempuh beberapa kali pemanggilan.

             Cara yang disebut terakhir, dalam hal jaminan fidusia harus dipenuhi

beberapa syarat yang ditetapkan Undang-Undang. Apabila menurut perkiraan

penjualan secara lelang tidak akan menghasilkan harga tertinggi, Undang-Undang

menetapkan pengecualiaan yaitu dapat dijual di bawah tangan. Ketentuan

Undang-Undang menetapkan persyaratan sebagai berikut:

a)  Dengan penjualan di  bawah tangan dapat diperoleh harga tertinggi yang

menguntungkan para pihak.

b)  Penjualan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan

debitur.

c)  Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak

diberitahukan secara tertulis oleh debitur dan atau kreditur kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.

d)  Telah diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar dan

meliputi daerah tempat letak obyek jaminan.

e)  Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

             Apabila debitur  cukup kooperatif dalam menanggapi upaya bank menagih

kredit yang terutang, melalui negosiasi dan itikad baik yang ditunjukannya,

permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik. Kreditur atau bank tidak

diperkenankan untuk memiliki benda yang menjadi obyek  jaminan fidusia yaitu

langsung mengambil untuk dimiliki dan diperhitungkan dengan kredit yang

terutang.

     2)  Penagihan melalui pengadilan

Apabila penarikan kembali kredit dengan cara penagihan langsung kepada

debitur tidak berhasil, tidak ada jalan lain lagi  bagi bank untuk menagih

pembayaran kembali kredit terutang melalui proses pengadilan. Khusus untuk

bank-bank milik nagara, ketentuan Undang-Undang mewajibkan penyerahan

penyelesaian kredit macet melalui Panitia Urusan Piutang Negara, dan

pelaksanaan dilakukan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Penyelesaian kredit melalui proses pengadilan, dapat dilakukan baik dengan

cara mengajukan gugatan kepada debitur maupun permintaan eksekusi, dalam hal

peningkatan jaminan fidusia sudah dilakukan dan bank penerima Sertifikat

Fidusia sebagai bukti. Permintaan sita eksekusi diajukan menyertai suatu gugatan

dilakukan dengan melampirkan :

a)  Salinan perjanjian kredit;

b)  Salinan pembebanan jaminan fidusia.

Adakalanya terhadap perintah eksekusi diajukan perlawanan oleh pihak

ketiga dengan berbagai alasan, bahkan juga dapat oleh tereksekusi sendiri dengan

dalih jumlah utang tidak sebesar gugatan kreditur. Ketentuan Undang-Undang

yang berlaku menetapkan bahwa perlawanan tidak menanggughkan eksekusi

(Pasal 207 dan 208 RIB) kecuali jika Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan

agar pelaksanaan (eksekusi) ditangguhkan sambil menunggu putusan perlawanan.

Nama : Daniel Eric Thendean

NPM : 21211728

Kelas : 2EB08