posting 4

TINJAUAN HUKUM ATAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA

MELALUI PARATE EKSEKUSI APABILA OBYEK JAMINAN

BERALIH KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MUSNAH

Winda Pebrianti

ABSTRACT

The existence of interference credit in world banking form is a problem that

very disturb and threaten Indonesian banking system that must be anticipate by

every side even more the existence of bank have strategic part in Indonesian

economics matters activity. In fact the selling fidutia guarantee object by right

giver as debitor that have impasse in paying credit is often. The selling fidutia

guarantee object that have done by this executie parate way pass through the

public auction is done because the way is easy and simple for kreditor to take the

receivable back, if the debitor is conflict agreement comparison with execution

pass through helping and mingled arm of the state courthouse.  From result of

knowable research that executie parate rights appear since wanpretation by

debitor and creditor that have rights to sell fidutia guarantee object of self power

by auction as arrange in Section 29 Article (3) Letter b Undang-Undang Jaminan

Fidusia. If fidutia guarantee object is change to the third party or destroyed so the

guarantee object to cover debitor obligation unexist, unless credit agreement still

moving and it is a debitor responsibilities. According to that reason the law of

guarantee in general gives protection to creditor, in case fidutia guarantee object

was destroyed as arrange in Section 1131 KUHPerdata so that debitor is still

responsible on its obligation to creditor, but if guarantee object moved to third

party the principle of droit de suite was applied which constitute main

characteristic of physical Rights, if the debitor is conflict agreement so that

creditor can execute fidutia guarantee object wherever its exist.

Kata Kunci : Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, Parate Eksekusi

A.  PENDAHULUAN

           Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan sarana yang

cukup penting yaitu sarana pendanaan. Untuk memperoleh dana tersebut adalah

melalui jasa perbankan yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak bank atau

melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya.  Sebelum pemberian kredit tersebut

direalisasikan dan diberikan oleh bank kepada debitur maka bank sebagai kreditur

melakukan penilaian  terhadap debitur sehingga bank mempunyai keyakinan akan

kemampuan dan kepribadian dalam hal pengembalian kredit pada waktu yang

telah ditentukan.

           Keyakinan seperti tersebut di atas didasarkan pada unsur-unsur prinsip

kehati-hatian yang dikenal dengan 5C’s  analyses,  yaitu terdiri dari  character

(watak),  capacity  (kemampuan),  capital  (modal),  collateral  (jaminan),  dan condition of economic  (kondisi ekonomi).

          Kendatipun telah dilakukan penilaian dengan menggunakan prinsip kehati-hatian tersebut tetapi dalam  praktiknya pihak bank sering meminta jaminan khusus yaitu berupa barang-barang milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, mengingat sering terjadinya bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada

kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa

benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya

dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara keprcayaan.

            Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah

dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak

lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia, di dalam sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan

eksekustorial  yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut kreditur dapat

langsung mengeksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia

tanpa melalui pengadilan, di samping itu Undang-Undang Fidusia juga

memberikan kemudahan ekekusi kepada penerima fidusia (kreditur) melalui

lembaga parate eksekusi.

B. METODE PENELITIAN

          Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian menggambarkan

dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan hukum jaminan

fidusia. Selanjutnya akan dilakukan analisa mengenai proses pelaksanaan eksekusi

secara parate eksekusi dengan berbagai syarat-syarat dan ketentuan. Pengumpulan

bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan  yuridis normatif yaitu

suatu metode pendekatan yang menitik beratkan pada penelitian terhadap  data

sekunder dengan didukung oleh data-data kepustakaan sebagai sumber utama,

dalam hal ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara parate eksekusi

dalam penyelesaian kredit macet. Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian

hukum yang pertama  Penelitian kepustakaan  (library Research)  yang  dilakukan

dengan menggunakan data sekunder  berupa  Bahan hukum primer,  bahan hukum

sekunder  serta bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang bahan

hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus, artikel-artikel dari majalah atau

koran serta internet. Penelitian hukum yang kedua Penelitian Lapangan dilakukan

untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder yaitu dengan

cara meminta data tambahan yang dilakukan dengan menghubungi sumber-sumber yang dianggap dapat memberikan informasi penting mengenai

pemasalahan yang diteliti.  Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara

normatif kualitatif. Normatif kualitatif berarti penelitian didasarkan atas asas-asas

hukum serta norma-norma hokum  dengan mempelajari dokumen literatur-literatur

serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu

mengenai eksekusi jaminan fidusia, dokumen dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, kemudian dianalisis, guna mendapatkan gambaran yang jelas

berkaitan dengan indentifikasi masalah yang diteliti.

Nama : Daniel Eric Thendean

NPM : 21211728

Kelas : 2EB08

posting 3

MEMAHAMI HAKIKAT HUKUM ISLAM

Oleh: Marzuki

(Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY)

Ruang Lingkup Hukum Islam

              Ruang lingkup di sini berarti objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang

hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam sangat

berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum

perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukumadat di Indonesia, hukum

Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang

kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam

melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan  ini, dapat diketahui bahwa

ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (hablun

minallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas). Bentuk

hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut

muamalah.

           Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran, ‘Abd

al-Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaituhukum-hukum  i’tiqadiyyah

(keimanan), hukum-hukum  khuluqiyyah(akhlak), dan hukum-hukum  ‘amaliyyah

(aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum ‘amaliyyah  inilah yang

identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Khallaf membagi hukum-hukum

‘amaliyyah  menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengaturhubungan

manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan

manusia dengan sesamanya (Khallaf, 1978: 32).

Karakteristik Hukum Islam

         Sebagai suatu sistem hukum tersendiri, hukum Islam  memiliki beberapa

karakteristik dan watak tersendiri yang membedakannya dari berbagai sistem hukum

yang ada di dunia. Di antara karaktersitik hukum Islam ini ada yang merupakan

produk dari watak hukum Islam itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya

dalam mencapai tujuan yang diridoi Allah.

Secara umum Muhammad Yusuf Musa (1988: 160-179) mengemukakan enam

karakteristik dasar dari hukum Islam, yaitu: 1) Dasar-dasarnya yang umum berasal

dari wahyu Allah; 2) Aturan-aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan agama dan

moral; 3) Balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan akhirat; 4) Kecenderungan

hukum Islam komunal; 5) Dapat berkembang sesuai dengan lingkungan, waktu, dan

tempat; dan 6) Tujuan hukum Islam mengatur dan memberikan kemudahan bagi

kehidupan privat dan publik dan membahagiakan duniaseluruhnya. Sementara itu,

Fathurrahman Djamil mengemukakan lima sifat dan karakteristik hukum Islam,

yaitu: 1) sempurna; 2) elastis; 3) universal dan dinamis; 4) sistematis; dan 5) bersifat

ta’aqquli dan ta’abbudi(Fathurrahman Djamil, 1997: 46-53).

Tujuan Hukum Islam

          Dalam khazanah ilmu ushul fikih, tujuan hukum Islamsering disebut maqashid

al-syari’ah.  Yang menjadi bahasan utama dalam  maqashid al-syari’ahadalah

masalah  hikmahdan‘illahditetapkannya suatu hukum (Djamil, 1997: 123). Kajian

maqashid al-syari’ahmerupakan kajian yang penting dan menarik dalam bidang

ushul fikih. Dalam perkembangan selanjutnya, kajianini merupakan kajian utama

dalam filsafat hukum Islam, sehingga pada akhirnya  istilah  maqashid al-syari’ah

identik dengan filsafat hukum Islam.

           Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan

ijtihad) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukumdalam Islam secara umum

dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer  yang kasusnya tidak diatur

secara eksplisit oleh Alquran dan Sunnah. Semua ketentuan hukum Islam (syariah)

baik yang berupa perintah maupun larangan, sebagaimana tertera dalam Alquran dan

Sunnah, mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun dalam syariah

yang tidak mempunyai tujuan. Hukum Islam datang ke  dunia membawa missi yang

sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (QS. Yunus [10]: 57; QS. al-Anbiya’ [21]: 107). Pembuat syariah (Allah dan Rasul-Nya)

menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum,

memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia

(Yahya dan Fathurrahman, 1993: 333). Terkait dengan ini, Abu Zahrah mengatakan

bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak

ada perintah dalam Alquran dan Sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang

hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di sini

adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada

pemenuhan hawa nafsu (Zahrah, 1958: 366).

Penutup

Itulah beberapa hal penting terkait dengan hukum Islam. Memahami hukum

Islam secara utuh membutuhkan perhatian dan keseriusan khusus. Tidak sedikit dari

umat Islam yang tidak peduli dengan masalah ini, meskipun sebenarnya setiap

Muslim dituntut untuk memiliki pemahaman yang cukuptentang hukum Islam,

minimal untuk mendasarinya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Apa

yang diuraikan di atas bukanlah dasar-dasar pokok untuk melaksanakan aturan-aturan hukum Islam, akan tetapi hanyalah sebagai pengantar untuk dapat memahami

hakikat hukum Islam. Karena itu, dibutuhkan perhatian khusus untuk dapat

mengungkap aturan-aturan hukum Islam yang lebih rinci lagi.

Daftar Pustaka

15

Ahmad Hasan (1984).The Early Development of Islamic Jurisprudence.  Delhi:

Adam Publishers & Distributors. Cet. II.

Al-Fairuzabadiy, Muhammad Ibn Ya’qub. (1995).  Al-Qamus al-Muhith.  Beirut: Dar

al-Fikr, Cet. I.

Ali, Muhammad Daud. (1996).  Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata

Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 5. Cet. V.

Al-Khathib, Muhammad ‘Ajjaj. (1989).  ‘Ulum al-Hadits ‘Ulumuhu wa

Mushthalahuhu. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qur`an al-Karim.

Al-Shalih,  Shubhi. (1988).  ‘Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu.  Beirut: Dar al-‘Ilm

li al-Malayin.

Al-Zabidiy, Muhammad Murtadla. (t.t.). Taj al-‘Arus. Juz 9. T.tp.: t.p..

Amir Syarifuddin (1999). Ushul Fiqh., Jilid 1. Jakarta: Logos. Cet. I.

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. (1985).  Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi

Hukum dan Hikma. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. V.

Coulson, N.J. (1964).    A History of Islamic Law.  Edinburgh: Edinburgh University

Press.

Djamil, Fathurrahman. (1997).  Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama).  Jakarta:

Logos. Cet. I.

Fyzee, Asaf A.A. (1974).  Outlines of Muhammadan Law (Forth Edition).  Delhi-Bombay-Calcutta-Madras: Oxford University Press.

Khallaf , ‘Abd al-Wahhab (1978).  ‘Ilm Ushul al-Fiqh.Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’. Cet. VII.

Mas’ud, Muhammad Khalid. (1995).  Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial.

Terj. oleh Yudian W. Asmin. Surabaya: Al Ikhlas.

Munawwir, Ahmad Warson. (1984).  Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia.

Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak.

Musa, Muhammad Yusuf. (1988).  Al-Islam wa al-Hajah al-Insaniyyah Ilaih.  Terj.

oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul “Islam Suatu Kajian

Komprehensif”. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan PengembanganBahasa (2001).  Kamus

Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Ed. III. Cet. I.

16

Schacht. Joseph. (1950).  The Origins of Muhammadan Jurisprudence.  London:

Oxford at the Clarendon Press.

Syaltut, Mahmud. (1966).  Al-Islam Aqidah wa Syari’ah.  Kairo: Dar al-Qalam. Cet.

III.

Zahrah, Muhammad Abu. (1958). Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiy.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. (1993).  Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh

Islami. Bandung: Al-Ma’arif. Cet. Ke-3.

Biodata Penulis

Dr. Marzuki, M.Ag., dilahirkan di Banyuwangi tanggal 21 April 1966.

Menyelesaikan studi S-1 dari Fakultas Tarbiyah IAINSunan Kalijaga

Yogyakarta tahun 1990 dan menyelesaikan studi S-2 dari Program Pasca

Sarjana Jurusan Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1997

serta S-3 dari institusi yang sama tahun 2007. Sekarang sebagai dosen tetap di

Prodi PKn Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY. Tulisan-tulisan yang

dibuatnya berkisar dalam bidang Pendidikan Agama Islam dan Hukum Islam

serta permasalahan gender dalam perspektif Islam.

Nama : Daniel Eric Thendean

NPM : 21211728

Kelas : 2EB08

Posting 2

MEMAHAMI HAKIKAT HUKUM ISLAM

Oleh: Marzuki

(Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY)

Sumber Hukum Islam

           Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islamadalah Alquran dan

Sunnah Nabi Muhammad Saw. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu

dan keadaan. Ijtihad dengan ra’yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk

menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan

bimbingan langsung dari Alquran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Oleh karena

itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodenya dipandang sebagai sumber

hukum yang berkewenangan dengan kedudukan di bawah  Alquran dan Sunnah.

Keotentikan sumber-sumber pembantu yang merupakan penjabaran dari ijtihad

hanyalah ditentukan dengan derajat kecocokannya dengan dua sumber utama hukum

yang mula-mula dan tidak ditentang otoritasnya. Jika dirinci lebih khusus, yakni

dalam arti syariah dan fikih sebagai dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum

bagi masing-masing berbeda. Syariah, secara khusus,bersumber kepada Alquran dan

Sunnah semata, sedang fikih bersumber kepada pemahaman (ijtihad) manusia

(mujtahid) dengan tetap mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Alquran dan

Sunnah.

            Secara harfiah kata Alquran berasal dari bahasa Arab  al-qur`anyang berarti

pembacaan atau bacaan (Munawwir, 1984: 1185). Sedang menurut istilah, Alquran

adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui

Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai  hujjah  (bukti) atas

kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai

media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya (Khallaf, 1978:

23).

           Sebenarnya perjalanan hukum Islam menempuh proses yang panjang.

Penafsiran Alquran pada masa-masa awal tidaklah demikian rumit dan pelik

sebagaimana masa-masa berikutnya. Metodologi pengambilan kesimpulan dari

Alquran tumbuh semakin lama semakin rumit dan filosofis dengan dilakukannya

kajian Alquran yang mendalam dan mendetail oleh para ahli hukum pada masa-masa

berikutnya. Batang tubuh hukum Islam kaya akan contoh-contoh persoalan yang

menjadikan para ulama berbeda pendapat di dalam mengambil dasar hukumnya,

sebagian mereka mendasarkan pada Alquran dan sebagian yang lain mendasarkan

pada Sunnah atau pendapat pribadinya, karena yang terakhir ini menganggap bahwa

ayat-ayat Alquran yang diajukan tidak relevan dengan permasalahan yang sedang

dibicarakan. Inilah yang kemudian membawa kepada terjadinya perbedaan pendapat

dalam fikih Islam.

            Perlu diketahui bahwa posisi Alquran sebagai sumberpertama dan terpenting

bagi teori hukum tidaklah berarti bahwa Alquran menangani setiap persoalan secara

jelimet(pelik) dan terperinci. Alquran, sebagaimana kita  ketahui, pada dasarnya

bukan kitab undang-undang hukum, tetapi merupakan dokumen tuntunan spiritual

dan moral. Contoh-contoh yang sering dikutip oleh para orientalis, seperti yang

diwakili oleh Schacht, lebih banyak berkaitan dengan kasus-kasus yang aplikasinya

secara mendetail tidak diberikan oleh Alquran, seperti dalam hukum keluarga, hukum

waris, bahkan cara-cara beribadah dan yang berhubungan dengan masalah ritual

lainnya (Schacht, 1950). Walaupun pada umumnya ayat-ayat Alquran yang

menyangkut hukum bersifat pasti, tetapi selalu terbuka bagi penafsiran, dan aturan-aturan yang berbeda dapat diturunkan dari suatu yang sama atas dasar ijtihad.

            Sumber hukum Islam yang kedua adalah sunnah. Secaraetimologis, kata

sunnah berasal dari kata berbahasa Arab  al-sunnahyang berarti cara, adat istiadat

(kebiasaan), dan perjalanan hidup (sirah) yang tidak dibedakan antara yang baik dan

yang buruk. Ini bisa dipahami dari sabda Nabi yang  diriwayatkan oleh Muslim,

“Barang siapa yang membuat cara (kebiasaan) yang baik dalam Islam, maka dia akan

memeroleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, dan barang siapa yang

membuat cara yang buruk dalam Islam, maka dia akan memeroleh dosanya dan dosa

orang yang mengikutinya” (Al-Zabidiy, t.t.: 244; Munawwir, 1984: 716; Al-Khathib,

1989: 17). Sunnah pada dasarnya berarti perilaku teladan dari seseorang. Dalam

konteks hukum Islam, Sunnah merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad Saw.

Karena Alquran memerintahkan kaum Muslim untuk menyontoh perilaku Rasulullah,

yang dinyatakan sebagai teladan yang agung, maka perilaku Nabi menjadi ‘ideal’

bagi umat Islam (QS. al-Ahzab (33): 21 dan QS. al-Qalam (68): 4).

              Secara terminologis, ada beberapa pemahaman tentangSunnah. Menurut ahli

hadis, Sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. yang berupa perkataan,

perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum

diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya (al-Khathib, 1989: 19).

            Bentuk Sunnah bisa bermacam-macam. Sesuai dengan definisinya, bentuk

Sunnah ada tiga macam, yaitu ada yang berbentuk sabda Nabi (sunnah qauliyyah),

ada yang berbentuk perilaku Nabi (sunnah fi’liyyah), dan ada yang berbentuk

penetapan Nabi atas perilaku sabahat (sunnah taqririyyah). Dari segi derajatnya,

Sunnah ada yang  shauhih, hasan,  dan  dla’if,  bahkan ada yang  maudlu’  (Sunnah

palsu). Sedang dilihat dari segi jumlah penyampainya, Sunnah ada yang  mutawātir,

masyhur, dan ahad. Dan masih banyak lagi pembagian lain dari Sunnah atau hadis ini.

            Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, fungsi Sunnah adalah

sebagai  bayan  atau penjelas terhadap Alquran. Fungsi  bayan  ini bisa berupa salah

satu dari tiga fungsi, yaitu: 1) menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada

dalam Alquran, seperti sabda Nabi tentang rukun Islam yang lima merupakan

ketegasan dari firman Allah Swt. yang memerintahkanshalat, zakat, puasa, dan haji;

2) memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Alquran atau memerinci apa-apa yang dalam Alquran disebutkan secara garis besar (tafshil), mengkhususkan apa-apa yang dalam Alquran disebut dalam bentuk umum (takhshish), atau memberi

batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara  mutlak (taqyid), seperti

perincian cara-cara shalat yang diberikan oleh Nabiyang merupakan penjelasan dari

perintah melakukan shalat secara global dalam Alquran; 3) menetapkan suatu hukum

yang belum ditetapkan oleh Alquran (tasyri’), seperti haramnya mengawini seorang

perempuan sekaligus.

              Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari kata  al-ijtihad  yang  berarti penumpahan segala upaya dan kemampuan

atau berusaha dengan sungguh-sungguh (Munawwir, 1984: 234). Secara terminologis,

ijtihad berarti mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara’ yang

bersifat  ‘amaliyyahdari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Alquran maupun

Sunnah (Khallaf, 1978: 216; Zahrah, 1958: 379). Dasar hukum dibolehkannya ijtihad

adalah Alquran, Sunnah, dan logika.  NashAlquran dan Sunnah sangat terbatas jika

dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia,

sehingga perlu ditetapkannya aturan baru untuk menghukumi semua permasalahan

yang muncul dan belum diatur oleh Alquran dan Sunnah.

            Pada prinsipnya ijtihad bisa digunakan dalam dua hal.  Pertama,  dalam hal-hal

yang tidak ada  nash-nya sama sekali. Dalam hal ini mujtahid dapat menemukan

hukum secara murni dan tidak berbenturan dengan ketentuan  nash  yang sudah ada,

karena memang belum ada  nash-nya.  Kedua,  ijtihad dapat digunakan dalam hal-hal

yang sudah diatur oleh  nash, tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak pasti

(zhanniy al-dalalah).  Nash hukum dalam bentuk ini bisa memberikan kemungkinan-

kemungkinan pemahaman. Dalam hal ini ijtihad berperan di dalam menemukan

kemungkinan-kemungkinan tersebut. Cara atau metode yang ditempuh dalam rangka

berijtihad bermacam-macam, yakni:  ijma’, qiyas, istihsan, mashlahah mursalah,

istishhab, ‘urf, mazhab shahabiy, dan syar’u man qablana.s mengawini bibinya secara bersamaan (Khallaf, 1978: 39-40).

Nama : Daniel Eric Thendean

NPM : 21211728

Kelas : 2EB08

posting 1

MEMAHAMI HAKIKAT HUKUM ISLAM

Oleh: Marzuki

(Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY)

Abstract

Islamic law is the legal system based of Islamic teachings. To understand the

meaning of Islamic law, necessary to understand theterms associated with Islamic

law: the sharia, fiqh, usul fiqh, and Islamic law itself. The Sources of Islamic law are

the Qur'an and Sunnah which iquipped with the ratioused to perform ijtihad. In

general, there are two scopes of Islamic law, i.e.  ibadah (worship) and muamalah.

The worship regulates human relationships with his  God, while the muamalah

regulates human relationships with one another. Islamic law has different

characteristics from other legal systems. Among of these characteristics is a perfect,

elastic, universal, dynamic, systematic, and ta'aqquli- ta'abbudi. Islamic law has

some basic principles too, such as not to burden, defined in stages, and consider the

welfare and overall justice.

Kata Kunci:  Hakikat, pengertian, sumber, ruang lingkup, karakteristik, hukum

Islam.

Pendahuluan

             Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa melepaskan diri dari aktivitas-aktivitas yang bernuansa hukum. Selama kita melakukan suatu aktivitas, kita berarti

melakukan tindakan hukum. Permasalahannya adalah, tidak banyak orang yang

menyadari bahwa dirinya telah melakukan aktivitas hukum. Agar kita menyadari dan

memahami bahwa kita telah melakukan aktivitas hukum, maka kita harus memahami

apa dan bagaimana sebenarnya hukum itu.

            Setiap Muslim seharusnya (atau bisa dikatakan wajib) memahami hukum dan

permasalahannya, khususnya hukum Islam. Aktivitas seorang Muslim sehari-hari

tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika dia melakukan ibadah

kepada Allah atau ketika dia melakukan hubungan sosial (muamalah) di tengah-tengah masyarakat. Permaslahan yang muncul sama seperti di atas, yakni tidak

sedikit kaum Muslim yang belum memahami hukum Islam, bahkan sama sekali tidak

memahaminya, sehingga aktivitasnya banyak yang belum sesuai atau bertentangan

dengan ketentuan hukum Islam.

Pengertian Hukum Islam

             Ada beberapa istilah penting yang bisa digunakan untuk memahami pengertian

hukum Islam. Istilah-istilah tersebut adalah syariah, fikih, dan hukum Islam sendiri.

Ketiga istilah ini sering dipahami secara tidak tepat, sehingga terkadang ketiganya

saling tertukar. Untuk itu, perlu dijelaskan dulu masing-masing dari ketiga istilah

tersebut dan hubungan antara ketiganya, terutama hubungan antara syariah dan fikih.

Syariah berasal dari kata  al- syari’ahyang berarti ‘jalan ke sumber air’ atau

jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan (Al-Fairuzabadiy, 1995: 659). Syariah disamakan dengan  jalan air mengingat bahwa

barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya (Amir

Syarifuddin, 1999, I: 1). Secara terminologis, syariah didefinisikan dengan sebagai

aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam

hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan

saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan

kehidupannya (Syaltut, 1966: 12). Muhammad Yusuf Musa mengartikan syariah

sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik

yang ditetapkan dengan Alquran maupun dengan SunnahRasul (Musa, 1988: 31).

Dari dua definisi syariah di atas dapat dipahami bahwa syariah adalah aturan-aturan

Allah dan Rasulullah yang mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya

maupun dengan sesamanya.

           Adapun kata ‘fikih’ berasal dari kata  al-fiqh  yang berarti pemahaman atau

pengetahuan tentang sesuatu (Al-Fairuzabadiy, 1995:1126). Secara terminologis

fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah

(praktis) yang digali dari dalil-dalil terperinci (Khallaf, 1978: 11; Zahrah, 1958: 6).

Dari definisi ini dapat diambil beberapa pengertianbahwa fikih merupakan suatu

ilmu yang membahas hukum-hukum syara’ terutama yangbersifat amaliyah dengan

mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Alquran dan hadis.

          Adapun istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan

‘Islam’. Hukum bisa diartikan dengan peraturan dan  undang-undang (Tim Penyusun,

2001: 410). Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan

atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusiadalam suatu masyarakat,

baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yangtumbuh dan berkembang dalam

masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat  dengan cara tertentu dan

ditegakkan oleh penguasa (Ali, 1996: 38). Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’,

adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk

mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua

manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya (Syaltut, 1966: 9). Dengan

pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi

Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusiauntuk mencapai

kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua

kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan kalimat yang

lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai  hukum yang bersumber dari

ajaran Islam.

Nama : Daniel Eric Thendean

NPM : 21211728

Kelas : 2EB08