POSTING 6

TINJAUAN HUKUM ATAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA

MELALUI PARATE EKSEKUSI APABILA OBYEK JAMINAN

BERALIH KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MUSNAH

Winda Pebrianti

2.  Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek

            Jaminan Tersebut Telah Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah.

Dalam pelaksanaan parate eksekusi terdapat kendala-kendala dalam

pelaksanaanya. Beberapa kendala dalam pelaksanaan parate eksekusi diantaranya

adalah obyek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga dan obyek jaminan

fidusia tersebut musnah. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat

pelaksanaan eksekusi secara parate eksekusi serta menimbulkan akibat hukum

terhadap eksekusi tersebut.

           Obyek jaminan yang dialihkan kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan

cara jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Tindakan pengalihan biasanya diikuti

dengan  tindakan penyerahan agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain.

Umumnya hal ini terjadi terhadap obyek jaminan fidusia berupa barang bergerak

seperti kendaraan, mesin-mesin atau barang-barang persediaan.

Undang-Undang Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia atau debitur

untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang dijaminkan

             dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak penerima

fidusia atau kreditur. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “Pemberi

Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak

lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda

persediaan, kecuali dengan persetujuan  tertulis terlebih dahulu dari Penerima

Fidusia”.

          Sejalan dengan asas  droit de suit    di atas, terhadap pengalihan barang

persediaan, Undang-Undang Fidusia mengatur barang persediaan yang menjadi

obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan tersebut wajib diganti oleh pemberi

fidusia dengan obyek yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3)

Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “Benda yang menjadi obyek Jaminan

Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti

oleh Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara”.

           Terhadap benda obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada peihak

ketiga oleh debitur, terlebih dahulu wajib diganti dengan nilai yang setara oleh

debitur, sebab kreditur tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau

kelalaian debitur baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul

dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan

benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia  sebagaimana  di atur dalam Pasal 24

Undang-Undang Jaminan Fidusia.  Selain itu juga ketika debitur mengalihkan

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas hutangnya kepada pihak ketiga

tanpa seizin kreditur maka pemberi fidusia dianggap telah melakukan pidana

penggelapan.

            Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan parate eksekusi obyek

jaminan fidusia bilamana benda obyek jaminan tersebut beralih kepada pihak

ketiga. Dalam praktiknya sering dijumpai pada saat pelaksanaan parate eksekusi

obyek jaminan fidusia dilakukan ternyata obyek jaminan yang akan dieksekusi

telah dijaminkan atau beralih kepada pihak ketiga.

Sehubungan dengan kasus eksekusi terhadap barang jaminan yang

dialihakan kepada pihak pihak ketiga dengan jalan mejaminkannya kepada pihak

ketiga tersebut  dalam praktiknya sering terjadi. Sebagai contoh kasus misalnya A

sebagai debitur meminjam uang ke bank B sebagai kreditur dengan jaminan

kendaraan bermotor. Perjanjian tersebut dibuat tanggal 1 Februari 2008. Untuk

menghindari eksekusi atas kendaraan bermotor tersebut, debitur A membuat

perjanjian jaminan fidusia pura-pura kepada kreditur C agar seolah-olah perjanjian

jaminan fidusia antara debitur A dan kreditur C lebih dahulu dari perjanjian

jaminan fidusia antara debitur A dan kreditur B, dibuatlah perjanjian antara

debitur A dan kreditur C pada tanggal 1 Agustus 2007.

            Debitur yang tidak jujur dapat melenyapkan harta jaminan dengan berbagai

cara. Salah satunya adalah dengan membawa lari harta yang dijaminkan. Cara lain

untuk melenyapkan harta jaminan adalah dengan memindahkan harta tersebut ke

lokasi tertentu, sehingga menyulitkan bank untuk mengambil alih.

Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa : “jaminan fidusia hapus karena musnahnya

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”. Selanjutnya Pasal 25 ayat (2)

menetapkan bahwa : “Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf

b”. Klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia

tersebut.

             Ketentuan akan hapusnya jaminan fidusia dengan musnahnya benda yang

menjadi obyek jaminan fidusia sejalan dengan isi Pasal 1444 KUHPerdata, yang

menyebutkan bahwa jika barang  tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah,

tidak dapat lagi diperdagangankan atau hilang, sedemikian rupa sehingga sama

sekali tidak diketahui barang itu masih ada, maka hapuslah prikatannya, asal

barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai

menyerahkannya.

            Dilain pihak dalam Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa

apabila bagian dari obyek jaminan fidusia atau diantara obyek jaminan fidusia

tersebut ada yang hilang atau tidak dapat digunakan lagi, maka pemberi  fidusia

dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari

obyek jaminan fidusia yang hilang atau tidak digunakan itu dengan obyek jaminan

fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta

yang dapat disetujui penerima fidusia, sedangkan pengganti obyek jaminan fidusia

termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.

           Dalam  Pasal 10 sub b Undang-Undang Fidusia, yang berbunyi : ”Jaminan

Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan

Fidusia diasuransikan”.  Berdasarkan Pasal Tersebut di atas maka penggantian

benda jaminan terjadi secara otomatis, kalau terjadi kerugian yang ditanggung

oleh asuransi. Uang yang diterima oleh kreditur atau penerima fidusia akan

diperhitungkan sebagai pembayaran atau pelunasan hutang debitur.  Jika jumlah

penggantian cukup untuk membayar kewajiban perikatan debitur yang dijamin dengan fidusia tersebut, maka hutang debitur manjadi lunas, jika lebih maka

lebihnya dikembalikan kepada debitur atau pemberi fidusia, sedangkan jika

kurang maka kekuarangannya akan tetap menjadi hutang debitur kepada kreditur,

hanya saja atas sisa hutang itu kreditur sekarang berkedudukan sebagai kreditur

konkuren, kecuali di samping jaminan fidusia, kreditur juga dijamin degan

jaminan hak jaminan khusus yang lain.

Selanjutnya permasalahan yang timbul dalam praktiknya, ketika

pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia atau eksekusi terhadap harta

kekayaan debitur. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi

obyek jaminan fidusia/harta kekayaan debitur yang akan dieksekusi tidak ada atau

musnah. Musnahnya harta kekayaan debitur yang akan dieksekusi bisa

dikarenakan obyek jaminan fidusia/harta kekayaan debitur secara mutlak tidak ada

lagi dalam artian harta kekayaan debitur benar-benar sudah habis. Habisnya harta

kekayaan debitur yang merupakan obyek jaminan fidusia bisa terjadi disebabkan

telah habis terjual sebelum eksekusi dijalankan atau oleh karena bencana alam

berupa kebakaran, banjir dan sebagainya.

          Berdasarkan bunyi Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Fidusia di atas,

penyelesaian eksekusi terhadap hal tersebut tidak menghapuskan tagihan hak

kreditur terhadap tagihanya terhadap debitur. Tagihan yuridis tetap ada hanya

eksekusinya yang tidak dapat dijalankan, dikarenakan harta kekayaan debitur

yang akan dieksekusi tidak ada pada saat eksekusi dijalankan. Oleh karena itu hak

kreditur untuk meminta eksekusi kembali pada suatu ketika masih tetap  terbuka

apabila kreditur mengetahui dan dapat menunjukan harta kekayaan debitur. Kapan

saja terdapat harta kekayaan debitur, berarti tetap hidup haknya untuk meminta

eksekusi.

          Pelaksanaan eksekusi tidak dapat dijalankan baru dapat dikatakan bersifat

permanen, apabila sampai kapan pun harta kekayaan debitur yang menjadi obyek

jaminan tidak pernah ada lagi. Akan tetapi dari sudut teoritis maupun dari segi

kenyataan, lebih tepat mengatakan sifat eksekusi tidak dapat dijalankan dalam

permasalah ini bersifat  sementara  (temporer).  Bagaimanapun masih besar

kemungkinan akan adanya harta kekayaan debitur di kemudian hari. Pada saat

ditemui terdapat harta kekayaan debitur, eksekusi tidak dapat dijalankan yang

melekat pada eksekusi dapat dicairkan kembali.

D.  SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.  Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan baik penelitian kepustakaan maupun

penelitian lapangan dapat disimpulan sebagai berikut:

a.  Hak parate eksekusi timbul sejak terjadi wanprestasi oleh debitur dan kreditur

berhak menjual obyek  jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui lelang

sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b Undang-Undang Jaminan

Fidusia.

b.  Apabila obyek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga atau musnah

maka benda obyek jaminan untuk menutupi hutang  debitur tidak ada, tetapi

perjanjian kredit tetap berjalan dan debitur tetap bertanggung jawab.

c.  Hukum jaminan secara umum memberi perlindungan kepada kreditur, dalam

hal obyek jaminan fidusia musnah berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata maka

debitur tetap bertanggung jawab atas hutangnya kepada kreditur, tetapi apabila

obyek jaminan dialihkan kepada pihak ketiga berlaku asas  droit de suit    yang

merupakan ciri pokok dari hak kebendaan, jika debitur cidera janji maka

kreditur dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia ditangan siapapun benda

tersebut berada.

d.  Pengalihan obyek jaminan fidusia pada pihak ketiga atau musnah tidak

menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi obyek jaminan tersebut.

B. Rekomendasi

Berikut akan dikemukakan saran-saran penulis yang dapat  menjadi bahan

pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

a.  Undang-Undang Jaminan Fidusia hendakanya memberikan pengaturan lebih

spesifik mengenai kedudukan benda yang telah dijadikan obyek jaminan

fidusia sebab keberasaan benda yang dijadikan obyek jaminan merup akan

kunci utama dalam hal pemberian jaminan dari debitur kepada kreditur. Mengingat pada kenyataanya masih banyak ditemuinya kendalah-kendala yang

dihadapi oleh kreditur pada saat proses pelaksanaan eksekusi obyek jaminan

fidusia. Hal ini untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak

yang berkepentingan khususnya kreditur.

b.  Dengan adanya berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitur

terhadap pelaksanaan parate eksekusi melalui lelang eksekusi barang jaminan,

maka sebaiknya pihak kreditur bank harus dapat mengantisipasi upaya-upaya

hukum yang sering digunakan oleh debitur, pemilik jaminan serta pihak ketiga

lainnya tersebut, yang digunakan oleh mereka untuk menunda pelaksanaan

eksekusi barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djuhaendah  Hasan,  Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain

yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penetapan Asas Pemisahan

Horizontal, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1996.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,  Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia,  Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

J. Satrio,  Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1996.

J. Satrio,  Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia,  PT, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2002.

Mariam Darus Badrulzaman,  Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,  Alumni,

Bandung, 1997.

Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Sri Soedewi Masjchoen,  Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum

Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yokyakarta, 2003.

Yahya Harahap,  Ruang  Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,  Sinar

Grafika, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah  dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran

Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor

Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Propinsi di Wilayah Negara

Republik Indonesia.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984.

Majalah dan Artikel

Bactiar Sibrani,  Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia,  Badari Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Bernadette Waluyo,  Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42  Tahun 1999,

Pro Justitia, Tahun XVIII No. 3 Juli 2000.

Fred B.G Tumbuan, Mencermati Pokok-pokok Rencana Undang-Undang Fidusia,

Penelitian Hukum Newsletter, No. 38/x/September/1999.

Netty SR Naiborhu,  Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Berdasarkan Parate

Eksekusi Oleh Kreditur, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 14 No.8, Juni 2006.

Nama : Daniel Eric Thendean

NPM : 21211728

Kelas : 2EB08

posting 5

TINJAUAN HUKUM ATAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA

MELALUI PARATE EKSEKUSI APABILA OBYEK JAMINAN

BERALIH KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MUSNAH

Winda Pebrianti

C.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.  Eksekusi Obyek Jaminan Dalam Pemberian Kredit Macet dengan

Jaminan Fidusia.

Eksekusi obyek jaminan dalam pemberian kredit mecet dengan jaminan

fidusia dilakukan karena terjadi wanprestasi disebabkan ketidakmampuan debitur

melakukan kewajibannya sebagai cara penyelesaian terakhir karena upaya

penyelamatan tidak berhasil.

Sistem eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia yang mentukan, bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi

obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a.  Pelaksanaan titel eksekutorial, yang mempunyai kekuatan sama dengan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b.  Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia

sendiri meliputi pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari

hasil penjualan.

c.  Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi

dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi

yang menguntungkan para pihak.

           Ketiga eksekusi jaminan fidusia tersebut di atas masing-masing memiliki

perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya. Untuk eksekusi yang menggunakan

titel eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia pelaksanaan penjualan

benda jaminan tunduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 224 H.I.R/258 RBG, yang prosedur pelaksanaanya

memerlukan waktu yang lama.

Berbeda dengan penjualan di bawah tangan

pelaksanaanya harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain adanya

kesepakatan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur).

Alasanya untuk memperoleh nilai penjualan yang lebih baik untuk memperoleh

harga tertinggi.

a.  Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Barang Jaminan

          Eksekusi dengan penjualan barang jaminan atas obyek jaminan fidusia dapat

dilakukan dengan dua cara yaitu melalui parate eksekusi lewat pelelangan umum

dan penjualan di bawah tangan.

         1)  Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum  (Penjualan melalui Kantor

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau Balai Lelang)

Barang-barang jaminan, yang telah dibebani dengan fidusia pada dasarnya

harus dijual melalui pelelangan umum, yaitu oleh pejabat kantor lelang.

Pelelangan barang jaminan dilaksanakan menurut ketentuan dan tata cara yang

telah ditetapkan dalam  Vendu Reglement, baik Kantor Pelayanan Piutang dan

Lelang Negara (KP2LN) atau Balai Lelang Swasta yang telah mendapat izin.

Sebagaimana diketahui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 306/KMK.01/2002 Tentang Balai Lelang tanggal 13

Juni 2002. Penetapan dan pengaturan perihal Balai Lelang dimaksudkan untuk menyelenggarakan penjualan lelang. Petunjuk teknis penyelenggaraannya

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

memberi kesempatan labih luas kepada masyarakat, khususnya dunia usaha

             Hak untuk menjual obyek jaminan tersebut atas kekuasaan sendiri yang

dikenal dengan parate eksekusi merupakan hak penerima fidusia berdasarkan

Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Fidusia. Hak tersebut dipertegas dengan

janji yang harus secara tegas dinyatakan oleh pemberi fidusia bahwa apabila

debitur cidera janji, penerima fidusia berhak menjual obyek yang dijamin melalui

penjualan umum tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengadilan

Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia.

            Selanjutnya kreditur (penerima fidusia) mengambil pelunasan kreditnya dari

hasil penjualan tersebut dan mengambilkan sisa hasil penjulannya, bila ada kepada

debitur. Sebaliknya apabila hasil penjualan harta debitur tidak mencukupi,

kreditur dapat menuntutnya melalui gugatan perdata sebagai kreditur konkuren.

Sisa utang pasca eksekusi fidusia tidak hapus, melainkan masih dapat dituntut lagi

dikemudian hari atas harta lainnya.

           

            Contoh kasus, misalnya PT. “A” adalah perusahaan yang bergerak dalam

bidang textile. Untuk mengembangkan usahanya PT. “A” meminjam uang (kredit)

pada Bank “B” cabang Bandung. Pada saat kredit macet pada tahun 2007 utang

PT. “A” tercatat sebesar Rp. 187 Milyar. PT. “A” disita dan akan dilakukan

lelang umum oleh Kantor Lelang Negara. Pada saat akan dilelang ternyata mesin

tidak ada lagi dipabriknya, mesin tersebut telah diambil oleh  lessor  (perusahaan

leasing). Di sini terjadi pembuatan faktur dan dokumen kepemilikan mesin yang

tidak benar oleh debitur. Jaminan lainnya adalah tanah berikut bangunan senilai

RP.11 Milyar. Buruh menuntut upah yang belum dibayar sebesar Rp. 1,8 Milyar,

Bank “B” hanya mendapat Rp. 9,2 Milyar, Kerugian yang diderita oleh Bank “B”

sebesar Rp. 177,8 Milyar. Debitur telah melarikan diri ke luar negeri, sehingga

kreditur (Bank “B”) menderita kerugian yang sangat besar.

             Berdasarkan kasus inilah dapat dilihat perlunya bank harus memperhatikan

prinsip kehati-hatian dan memperhatikan dokumen yang diberikan oleh debitur dan menyelidiki kebenaran dari dokumen tersebut. Kemungkinan terdapat kolusi

antara pejabat bank dengan nasabah, sehingga membuat kredit menjadi macet.

Disamping itu ada itikad tidak baik dari debitur untuk melarikan dana yang telah

diperoleh dari bank. Padahal dana yang dimiliki bank adalah milik pihak ketiga

(masyarakat).

    2)  Penjualan secara di bawah tangan

Undang-Undang memungkinkan eksekusi jaminan fidusia melaui penjualan

di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima

fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan

para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Fidusia). Oleh karena

penjualan di bawah tangan dari proyek jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan

bila ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang fidusia, bank tidak mungkin

melakukan penjualan di bawah tangan terhadap obyek jaminan fidusia itu apabila

debitur menyetujuinya.

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan baru dapat dilakukan setelah lewat

waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau

penerima fidusia dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang

bersangkutan (Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Fidusia).

           Dalam praktiknya parate eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan

lebih banyak dilakukan dari pada pelaksanaan parate eksekusi melalui kantor

lelang, hal ini karena penjualan jaminan atas obyek jaminan fidusia dengan cara

penjualan di bawah tangan lebih menguntungkan. Hal ini dimungkinkan bila

debitur beritikad baik. Cara penyelesaian ini biasanya lebih cepat dan tidak ada

biaya bea lelang.

            b.  Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Penagihan Kredit yang

Terutang.

Kredit yang terhutang atas perjanjian yang telah dibuat dengan jaminan

fidusia dapat dilakukan penagihan. Penagihan atas kredit dilakukan dengan dua

cara yaitu penagihan di luar pengadilan dan melalui pegadilan.

1)  Penagihan di Luar Pengadilan

Penarikan kembali kredit dilakukan dengan cara penagihan, baik secara

langsung oleh Bank tanpa melalui pengadilan, maupun melalui atau bantuan pihak

ketiga. Upaya penarikan melalui penagihan inipun tidak selamanya berjalan

lancar, adakalanya harus ditempuh beberapa kali pemanggilan.

             Cara yang disebut terakhir, dalam hal jaminan fidusia harus dipenuhi

beberapa syarat yang ditetapkan Undang-Undang. Apabila menurut perkiraan

penjualan secara lelang tidak akan menghasilkan harga tertinggi, Undang-Undang

menetapkan pengecualiaan yaitu dapat dijual di bawah tangan. Ketentuan

Undang-Undang menetapkan persyaratan sebagai berikut:

a)  Dengan penjualan di  bawah tangan dapat diperoleh harga tertinggi yang

menguntungkan para pihak.

b)  Penjualan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan

debitur.

c)  Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak

diberitahukan secara tertulis oleh debitur dan atau kreditur kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.

d)  Telah diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar dan

meliputi daerah tempat letak obyek jaminan.

e)  Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

             Apabila debitur  cukup kooperatif dalam menanggapi upaya bank menagih

kredit yang terutang, melalui negosiasi dan itikad baik yang ditunjukannya,

permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik. Kreditur atau bank tidak

diperkenankan untuk memiliki benda yang menjadi obyek  jaminan fidusia yaitu

langsung mengambil untuk dimiliki dan diperhitungkan dengan kredit yang

terutang.

     2)  Penagihan melalui pengadilan

Apabila penarikan kembali kredit dengan cara penagihan langsung kepada

debitur tidak berhasil, tidak ada jalan lain lagi  bagi bank untuk menagih

pembayaran kembali kredit terutang melalui proses pengadilan. Khusus untuk

bank-bank milik nagara, ketentuan Undang-Undang mewajibkan penyerahan

penyelesaian kredit macet melalui Panitia Urusan Piutang Negara, dan

pelaksanaan dilakukan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Penyelesaian kredit melalui proses pengadilan, dapat dilakukan baik dengan

cara mengajukan gugatan kepada debitur maupun permintaan eksekusi, dalam hal

peningkatan jaminan fidusia sudah dilakukan dan bank penerima Sertifikat

Fidusia sebagai bukti. Permintaan sita eksekusi diajukan menyertai suatu gugatan

dilakukan dengan melampirkan :

a)  Salinan perjanjian kredit;

b)  Salinan pembebanan jaminan fidusia.

Adakalanya terhadap perintah eksekusi diajukan perlawanan oleh pihak

ketiga dengan berbagai alasan, bahkan juga dapat oleh tereksekusi sendiri dengan

dalih jumlah utang tidak sebesar gugatan kreditur. Ketentuan Undang-Undang

yang berlaku menetapkan bahwa perlawanan tidak menanggughkan eksekusi

(Pasal 207 dan 208 RIB) kecuali jika Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan

agar pelaksanaan (eksekusi) ditangguhkan sambil menunggu putusan perlawanan.

Nama : Daniel Eric Thendean

NPM : 21211728

Kelas : 2EB08

posting 4

TINJAUAN HUKUM ATAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA

MELALUI PARATE EKSEKUSI APABILA OBYEK JAMINAN

BERALIH KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MUSNAH

Winda Pebrianti

ABSTRACT

The existence of interference credit in world banking form is a problem that

very disturb and threaten Indonesian banking system that must be anticipate by

every side even more the existence of bank have strategic part in Indonesian

economics matters activity. In fact the selling fidutia guarantee object by right

giver as debitor that have impasse in paying credit is often. The selling fidutia

guarantee object that have done by this executie parate way pass through the

public auction is done because the way is easy and simple for kreditor to take the

receivable back, if the debitor is conflict agreement comparison with execution

pass through helping and mingled arm of the state courthouse.  From result of

knowable research that executie parate rights appear since wanpretation by

debitor and creditor that have rights to sell fidutia guarantee object of self power

by auction as arrange in Section 29 Article (3) Letter b Undang-Undang Jaminan

Fidusia. If fidutia guarantee object is change to the third party or destroyed so the

guarantee object to cover debitor obligation unexist, unless credit agreement still

moving and it is a debitor responsibilities. According to that reason the law of

guarantee in general gives protection to creditor, in case fidutia guarantee object

was destroyed as arrange in Section 1131 KUHPerdata so that debitor is still

responsible on its obligation to creditor, but if guarantee object moved to third

party the principle of droit de suite was applied which constitute main

characteristic of physical Rights, if the debitor is conflict agreement so that

creditor can execute fidutia guarantee object wherever its exist.

Kata Kunci : Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, Parate Eksekusi

A.  PENDAHULUAN

           Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan sarana yang

cukup penting yaitu sarana pendanaan. Untuk memperoleh dana tersebut adalah

melalui jasa perbankan yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak bank atau

melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya.  Sebelum pemberian kredit tersebut

direalisasikan dan diberikan oleh bank kepada debitur maka bank sebagai kreditur

melakukan penilaian  terhadap debitur sehingga bank mempunyai keyakinan akan

kemampuan dan kepribadian dalam hal pengembalian kredit pada waktu yang

telah ditentukan.

           Keyakinan seperti tersebut di atas didasarkan pada unsur-unsur prinsip

kehati-hatian yang dikenal dengan 5C’s  analyses,  yaitu terdiri dari  character

(watak),  capacity  (kemampuan),  capital  (modal),  collateral  (jaminan),  dan condition of economic  (kondisi ekonomi).

          Kendatipun telah dilakukan penilaian dengan menggunakan prinsip kehati-hatian tersebut tetapi dalam  praktiknya pihak bank sering meminta jaminan khusus yaitu berupa barang-barang milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, mengingat sering terjadinya bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada

kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa

benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya

dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara keprcayaan.

            Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah

dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak

lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia, di dalam sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan

eksekustorial  yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut kreditur dapat

langsung mengeksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia

tanpa melalui pengadilan, di samping itu Undang-Undang Fidusia juga

memberikan kemudahan ekekusi kepada penerima fidusia (kreditur) melalui

lembaga parate eksekusi.

B. METODE PENELITIAN

          Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian menggambarkan

dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan hukum jaminan

fidusia. Selanjutnya akan dilakukan analisa mengenai proses pelaksanaan eksekusi

secara parate eksekusi dengan berbagai syarat-syarat dan ketentuan. Pengumpulan

bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan  yuridis normatif yaitu

suatu metode pendekatan yang menitik beratkan pada penelitian terhadap  data

sekunder dengan didukung oleh data-data kepustakaan sebagai sumber utama,

dalam hal ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara parate eksekusi

dalam penyelesaian kredit macet. Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian

hukum yang pertama  Penelitian kepustakaan  (library Research)  yang  dilakukan

dengan menggunakan data sekunder  berupa  Bahan hukum primer,  bahan hukum

sekunder  serta bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang bahan

hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus, artikel-artikel dari majalah atau

koran serta internet. Penelitian hukum yang kedua Penelitian Lapangan dilakukan

untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder yaitu dengan

cara meminta data tambahan yang dilakukan dengan menghubungi sumber-sumber yang dianggap dapat memberikan informasi penting mengenai

pemasalahan yang diteliti.  Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara

normatif kualitatif. Normatif kualitatif berarti penelitian didasarkan atas asas-asas

hukum serta norma-norma hokum  dengan mempelajari dokumen literatur-literatur

serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu

mengenai eksekusi jaminan fidusia, dokumen dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, kemudian dianalisis, guna mendapatkan gambaran yang jelas

berkaitan dengan indentifikasi masalah yang diteliti.

Nama : Daniel Eric Thendean

NPM : 21211728

Kelas : 2EB08