POSTING 6

TINJAUAN HUKUM ATAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA

MELALUI PARATE EKSEKUSI APABILA OBYEK JAMINAN

BERALIH KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MUSNAH

Winda Pebrianti

2.  Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek

            Jaminan Tersebut Telah Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah.

Dalam pelaksanaan parate eksekusi terdapat kendala-kendala dalam

pelaksanaanya. Beberapa kendala dalam pelaksanaan parate eksekusi diantaranya

adalah obyek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga dan obyek jaminan

fidusia tersebut musnah. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat

pelaksanaan eksekusi secara parate eksekusi serta menimbulkan akibat hukum

terhadap eksekusi tersebut.

           Obyek jaminan yang dialihkan kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan

cara jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Tindakan pengalihan biasanya diikuti

dengan  tindakan penyerahan agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain.

Umumnya hal ini terjadi terhadap obyek jaminan fidusia berupa barang bergerak

seperti kendaraan, mesin-mesin atau barang-barang persediaan.

Undang-Undang Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia atau debitur

untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang dijaminkan

             dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak penerima

fidusia atau kreditur. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “Pemberi

Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak

lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda

persediaan, kecuali dengan persetujuan  tertulis terlebih dahulu dari Penerima

Fidusia”.

          Sejalan dengan asas  droit de suit    di atas, terhadap pengalihan barang

persediaan, Undang-Undang Fidusia mengatur barang persediaan yang menjadi

obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan tersebut wajib diganti oleh pemberi

fidusia dengan obyek yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3)

Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “Benda yang menjadi obyek Jaminan

Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti

oleh Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara”.

           Terhadap benda obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada peihak

ketiga oleh debitur, terlebih dahulu wajib diganti dengan nilai yang setara oleh

debitur, sebab kreditur tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau

kelalaian debitur baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul

dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan

benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia  sebagaimana  di atur dalam Pasal 24

Undang-Undang Jaminan Fidusia.  Selain itu juga ketika debitur mengalihkan

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas hutangnya kepada pihak ketiga

tanpa seizin kreditur maka pemberi fidusia dianggap telah melakukan pidana

penggelapan.

            Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan parate eksekusi obyek

jaminan fidusia bilamana benda obyek jaminan tersebut beralih kepada pihak

ketiga. Dalam praktiknya sering dijumpai pada saat pelaksanaan parate eksekusi

obyek jaminan fidusia dilakukan ternyata obyek jaminan yang akan dieksekusi

telah dijaminkan atau beralih kepada pihak ketiga.

Sehubungan dengan kasus eksekusi terhadap barang jaminan yang

dialihakan kepada pihak pihak ketiga dengan jalan mejaminkannya kepada pihak

ketiga tersebut  dalam praktiknya sering terjadi. Sebagai contoh kasus misalnya A

sebagai debitur meminjam uang ke bank B sebagai kreditur dengan jaminan

kendaraan bermotor. Perjanjian tersebut dibuat tanggal 1 Februari 2008. Untuk

menghindari eksekusi atas kendaraan bermotor tersebut, debitur A membuat

perjanjian jaminan fidusia pura-pura kepada kreditur C agar seolah-olah perjanjian

jaminan fidusia antara debitur A dan kreditur C lebih dahulu dari perjanjian

jaminan fidusia antara debitur A dan kreditur B, dibuatlah perjanjian antara

debitur A dan kreditur C pada tanggal 1 Agustus 2007.

            Debitur yang tidak jujur dapat melenyapkan harta jaminan dengan berbagai

cara. Salah satunya adalah dengan membawa lari harta yang dijaminkan. Cara lain

untuk melenyapkan harta jaminan adalah dengan memindahkan harta tersebut ke

lokasi tertentu, sehingga menyulitkan bank untuk mengambil alih.

Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa : “jaminan fidusia hapus karena musnahnya

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”. Selanjutnya Pasal 25 ayat (2)

menetapkan bahwa : “Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf

b”. Klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia

tersebut.

             Ketentuan akan hapusnya jaminan fidusia dengan musnahnya benda yang

menjadi obyek jaminan fidusia sejalan dengan isi Pasal 1444 KUHPerdata, yang

menyebutkan bahwa jika barang  tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah,

tidak dapat lagi diperdagangankan atau hilang, sedemikian rupa sehingga sama

sekali tidak diketahui barang itu masih ada, maka hapuslah prikatannya, asal

barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai

menyerahkannya.

            Dilain pihak dalam Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa

apabila bagian dari obyek jaminan fidusia atau diantara obyek jaminan fidusia

tersebut ada yang hilang atau tidak dapat digunakan lagi, maka pemberi  fidusia

dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari

obyek jaminan fidusia yang hilang atau tidak digunakan itu dengan obyek jaminan

fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta

yang dapat disetujui penerima fidusia, sedangkan pengganti obyek jaminan fidusia

termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.

           Dalam  Pasal 10 sub b Undang-Undang Fidusia, yang berbunyi : ”Jaminan

Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan

Fidusia diasuransikan”.  Berdasarkan Pasal Tersebut di atas maka penggantian

benda jaminan terjadi secara otomatis, kalau terjadi kerugian yang ditanggung

oleh asuransi. Uang yang diterima oleh kreditur atau penerima fidusia akan

diperhitungkan sebagai pembayaran atau pelunasan hutang debitur.  Jika jumlah

penggantian cukup untuk membayar kewajiban perikatan debitur yang dijamin dengan fidusia tersebut, maka hutang debitur manjadi lunas, jika lebih maka

lebihnya dikembalikan kepada debitur atau pemberi fidusia, sedangkan jika

kurang maka kekuarangannya akan tetap menjadi hutang debitur kepada kreditur,

hanya saja atas sisa hutang itu kreditur sekarang berkedudukan sebagai kreditur

konkuren, kecuali di samping jaminan fidusia, kreditur juga dijamin degan

jaminan hak jaminan khusus yang lain.

Selanjutnya permasalahan yang timbul dalam praktiknya, ketika

pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia atau eksekusi terhadap harta

kekayaan debitur. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi

obyek jaminan fidusia/harta kekayaan debitur yang akan dieksekusi tidak ada atau

musnah. Musnahnya harta kekayaan debitur yang akan dieksekusi bisa

dikarenakan obyek jaminan fidusia/harta kekayaan debitur secara mutlak tidak ada

lagi dalam artian harta kekayaan debitur benar-benar sudah habis. Habisnya harta

kekayaan debitur yang merupakan obyek jaminan fidusia bisa terjadi disebabkan

telah habis terjual sebelum eksekusi dijalankan atau oleh karena bencana alam

berupa kebakaran, banjir dan sebagainya.

          Berdasarkan bunyi Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Fidusia di atas,

penyelesaian eksekusi terhadap hal tersebut tidak menghapuskan tagihan hak

kreditur terhadap tagihanya terhadap debitur. Tagihan yuridis tetap ada hanya

eksekusinya yang tidak dapat dijalankan, dikarenakan harta kekayaan debitur

yang akan dieksekusi tidak ada pada saat eksekusi dijalankan. Oleh karena itu hak

kreditur untuk meminta eksekusi kembali pada suatu ketika masih tetap  terbuka

apabila kreditur mengetahui dan dapat menunjukan harta kekayaan debitur. Kapan

saja terdapat harta kekayaan debitur, berarti tetap hidup haknya untuk meminta

eksekusi.

          Pelaksanaan eksekusi tidak dapat dijalankan baru dapat dikatakan bersifat

permanen, apabila sampai kapan pun harta kekayaan debitur yang menjadi obyek

jaminan tidak pernah ada lagi. Akan tetapi dari sudut teoritis maupun dari segi

kenyataan, lebih tepat mengatakan sifat eksekusi tidak dapat dijalankan dalam

permasalah ini bersifat  sementara  (temporer).  Bagaimanapun masih besar

kemungkinan akan adanya harta kekayaan debitur di kemudian hari. Pada saat

ditemui terdapat harta kekayaan debitur, eksekusi tidak dapat dijalankan yang

melekat pada eksekusi dapat dicairkan kembali.

D.  SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.  Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan baik penelitian kepustakaan maupun

penelitian lapangan dapat disimpulan sebagai berikut:

a.  Hak parate eksekusi timbul sejak terjadi wanprestasi oleh debitur dan kreditur

berhak menjual obyek  jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui lelang

sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b Undang-Undang Jaminan

Fidusia.

b.  Apabila obyek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga atau musnah

maka benda obyek jaminan untuk menutupi hutang  debitur tidak ada, tetapi

perjanjian kredit tetap berjalan dan debitur tetap bertanggung jawab.

c.  Hukum jaminan secara umum memberi perlindungan kepada kreditur, dalam

hal obyek jaminan fidusia musnah berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata maka

debitur tetap bertanggung jawab atas hutangnya kepada kreditur, tetapi apabila

obyek jaminan dialihkan kepada pihak ketiga berlaku asas  droit de suit    yang

merupakan ciri pokok dari hak kebendaan, jika debitur cidera janji maka

kreditur dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia ditangan siapapun benda

tersebut berada.

d.  Pengalihan obyek jaminan fidusia pada pihak ketiga atau musnah tidak

menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi obyek jaminan tersebut.

B. Rekomendasi

Berikut akan dikemukakan saran-saran penulis yang dapat  menjadi bahan

pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

a.  Undang-Undang Jaminan Fidusia hendakanya memberikan pengaturan lebih

spesifik mengenai kedudukan benda yang telah dijadikan obyek jaminan

fidusia sebab keberasaan benda yang dijadikan obyek jaminan merup akan

kunci utama dalam hal pemberian jaminan dari debitur kepada kreditur. Mengingat pada kenyataanya masih banyak ditemuinya kendalah-kendala yang

dihadapi oleh kreditur pada saat proses pelaksanaan eksekusi obyek jaminan

fidusia. Hal ini untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak

yang berkepentingan khususnya kreditur.

b.  Dengan adanya berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitur

terhadap pelaksanaan parate eksekusi melalui lelang eksekusi barang jaminan,

maka sebaiknya pihak kreditur bank harus dapat mengantisipasi upaya-upaya

hukum yang sering digunakan oleh debitur, pemilik jaminan serta pihak ketiga

lainnya tersebut, yang digunakan oleh mereka untuk menunda pelaksanaan

eksekusi barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djuhaendah  Hasan,  Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain

yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penetapan Asas Pemisahan

Horizontal, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1996.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,  Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia,  Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

J. Satrio,  Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1996.

J. Satrio,  Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia,  PT, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2002.

Mariam Darus Badrulzaman,  Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,  Alumni,

Bandung, 1997.

Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Sri Soedewi Masjchoen,  Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum

Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yokyakarta, 2003.

Yahya Harahap,  Ruang  Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,  Sinar

Grafika, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah  dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran

Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor

Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Propinsi di Wilayah Negara

Republik Indonesia.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984.

Majalah dan Artikel

Bactiar Sibrani,  Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia,  Badari Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Bernadette Waluyo,  Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42  Tahun 1999,

Pro Justitia, Tahun XVIII No. 3 Juli 2000.

Fred B.G Tumbuan, Mencermati Pokok-pokok Rencana Undang-Undang Fidusia,

Penelitian Hukum Newsletter, No. 38/x/September/1999.

Netty SR Naiborhu,  Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Berdasarkan Parate

Eksekusi Oleh Kreditur, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 14 No.8, Juni 2006.

Nama : Daniel Eric Thendean

NPM : 21211728

Kelas : 2EB08