posting 4

TINJAUAN HUKUM ATAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA

MELALUI PARATE EKSEKUSI APABILA OBYEK JAMINAN

BERALIH KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MUSNAH

Winda Pebrianti

ABSTRACT

The existence of interference credit in world banking form is a problem that

very disturb and threaten Indonesian banking system that must be anticipate by

every side even more the existence of bank have strategic part in Indonesian

economics matters activity. In fact the selling fidutia guarantee object by right

giver as debitor that have impasse in paying credit is often. The selling fidutia

guarantee object that have done by this executie parate way pass through the

public auction is done because the way is easy and simple for kreditor to take the

receivable back, if the debitor is conflict agreement comparison with execution

pass through helping and mingled arm of the state courthouse.  From result of

knowable research that executie parate rights appear since wanpretation by

debitor and creditor that have rights to sell fidutia guarantee object of self power

by auction as arrange in Section 29 Article (3) Letter b Undang-Undang Jaminan

Fidusia. If fidutia guarantee object is change to the third party or destroyed so the

guarantee object to cover debitor obligation unexist, unless credit agreement still

moving and it is a debitor responsibilities. According to that reason the law of

guarantee in general gives protection to creditor, in case fidutia guarantee object

was destroyed as arrange in Section 1131 KUHPerdata so that debitor is still

responsible on its obligation to creditor, but if guarantee object moved to third

party the principle of droit de suite was applied which constitute main

characteristic of physical Rights, if the debitor is conflict agreement so that

creditor can execute fidutia guarantee object wherever its exist.

Kata Kunci : Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, Parate Eksekusi

A.  PENDAHULUAN

           Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan sarana yang

cukup penting yaitu sarana pendanaan. Untuk memperoleh dana tersebut adalah

melalui jasa perbankan yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak bank atau

melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya.  Sebelum pemberian kredit tersebut

direalisasikan dan diberikan oleh bank kepada debitur maka bank sebagai kreditur

melakukan penilaian  terhadap debitur sehingga bank mempunyai keyakinan akan

kemampuan dan kepribadian dalam hal pengembalian kredit pada waktu yang

telah ditentukan.

           Keyakinan seperti tersebut di atas didasarkan pada unsur-unsur prinsip

kehati-hatian yang dikenal dengan 5C’s  analyses,  yaitu terdiri dari  character

(watak),  capacity  (kemampuan),  capital  (modal),  collateral  (jaminan),  dan condition of economic  (kondisi ekonomi).

          Kendatipun telah dilakukan penilaian dengan menggunakan prinsip kehati-hatian tersebut tetapi dalam  praktiknya pihak bank sering meminta jaminan khusus yaitu berupa barang-barang milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, mengingat sering terjadinya bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada

kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa

benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya

dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara keprcayaan.

            Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah

dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak

lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia, di dalam sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan

eksekustorial  yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut kreditur dapat

langsung mengeksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia

tanpa melalui pengadilan, di samping itu Undang-Undang Fidusia juga

memberikan kemudahan ekekusi kepada penerima fidusia (kreditur) melalui

lembaga parate eksekusi.

B. METODE PENELITIAN

          Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian menggambarkan

dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan hukum jaminan

fidusia. Selanjutnya akan dilakukan analisa mengenai proses pelaksanaan eksekusi

secara parate eksekusi dengan berbagai syarat-syarat dan ketentuan. Pengumpulan

bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan  yuridis normatif yaitu

suatu metode pendekatan yang menitik beratkan pada penelitian terhadap  data

sekunder dengan didukung oleh data-data kepustakaan sebagai sumber utama,

dalam hal ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara parate eksekusi

dalam penyelesaian kredit macet. Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian

hukum yang pertama  Penelitian kepustakaan  (library Research)  yang  dilakukan

dengan menggunakan data sekunder  berupa  Bahan hukum primer,  bahan hukum

sekunder  serta bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang bahan

hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus, artikel-artikel dari majalah atau

koran serta internet. Penelitian hukum yang kedua Penelitian Lapangan dilakukan

untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder yaitu dengan

cara meminta data tambahan yang dilakukan dengan menghubungi sumber-sumber yang dianggap dapat memberikan informasi penting mengenai

pemasalahan yang diteliti.  Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara

normatif kualitatif. Normatif kualitatif berarti penelitian didasarkan atas asas-asas

hukum serta norma-norma hokum  dengan mempelajari dokumen literatur-literatur

serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu

mengenai eksekusi jaminan fidusia, dokumen dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, kemudian dianalisis, guna mendapatkan gambaran yang jelas

berkaitan dengan indentifikasi masalah yang diteliti.

Nama : Daniel Eric Thendean

NPM : 21211728

Kelas : 2EB08