posting 3

MEMAHAMI HAKIKAT HUKUM ISLAM

Oleh: Marzuki

(Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY)

Ruang Lingkup Hukum Islam

              Ruang lingkup di sini berarti objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang

hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam sangat

berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum

perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukumadat di Indonesia, hukum

Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang

kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam

melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan  ini, dapat diketahui bahwa

ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (hablun

minallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas). Bentuk

hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut

muamalah.

           Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran, ‘Abd

al-Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaituhukum-hukum  i’tiqadiyyah

(keimanan), hukum-hukum  khuluqiyyah(akhlak), dan hukum-hukum  ‘amaliyyah

(aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum ‘amaliyyah  inilah yang

identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Khallaf membagi hukum-hukum

‘amaliyyah  menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengaturhubungan

manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan

manusia dengan sesamanya (Khallaf, 1978: 32).

Karakteristik Hukum Islam

         Sebagai suatu sistem hukum tersendiri, hukum Islam  memiliki beberapa

karakteristik dan watak tersendiri yang membedakannya dari berbagai sistem hukum

yang ada di dunia. Di antara karaktersitik hukum Islam ini ada yang merupakan

produk dari watak hukum Islam itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya

dalam mencapai tujuan yang diridoi Allah.

Secara umum Muhammad Yusuf Musa (1988: 160-179) mengemukakan enam

karakteristik dasar dari hukum Islam, yaitu: 1) Dasar-dasarnya yang umum berasal

dari wahyu Allah; 2) Aturan-aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan agama dan

moral; 3) Balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan akhirat; 4) Kecenderungan

hukum Islam komunal; 5) Dapat berkembang sesuai dengan lingkungan, waktu, dan

tempat; dan 6) Tujuan hukum Islam mengatur dan memberikan kemudahan bagi

kehidupan privat dan publik dan membahagiakan duniaseluruhnya. Sementara itu,

Fathurrahman Djamil mengemukakan lima sifat dan karakteristik hukum Islam,

yaitu: 1) sempurna; 2) elastis; 3) universal dan dinamis; 4) sistematis; dan 5) bersifat

ta’aqquli dan ta’abbudi(Fathurrahman Djamil, 1997: 46-53).

Tujuan Hukum Islam

          Dalam khazanah ilmu ushul fikih, tujuan hukum Islamsering disebut maqashid

al-syari’ah.  Yang menjadi bahasan utama dalam  maqashid al-syari’ahadalah

masalah  hikmahdan‘illahditetapkannya suatu hukum (Djamil, 1997: 123). Kajian

maqashid al-syari’ahmerupakan kajian yang penting dan menarik dalam bidang

ushul fikih. Dalam perkembangan selanjutnya, kajianini merupakan kajian utama

dalam filsafat hukum Islam, sehingga pada akhirnya  istilah  maqashid al-syari’ah

identik dengan filsafat hukum Islam.

           Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan

ijtihad) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukumdalam Islam secara umum

dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer  yang kasusnya tidak diatur

secara eksplisit oleh Alquran dan Sunnah. Semua ketentuan hukum Islam (syariah)

baik yang berupa perintah maupun larangan, sebagaimana tertera dalam Alquran dan

Sunnah, mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun dalam syariah

yang tidak mempunyai tujuan. Hukum Islam datang ke  dunia membawa missi yang

sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (QS. Yunus [10]: 57; QS. al-Anbiya’ [21]: 107). Pembuat syariah (Allah dan Rasul-Nya)

menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum,

memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia

(Yahya dan Fathurrahman, 1993: 333). Terkait dengan ini, Abu Zahrah mengatakan

bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak

ada perintah dalam Alquran dan Sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang

hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di sini

adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada

pemenuhan hawa nafsu (Zahrah, 1958: 366).

Penutup

Itulah beberapa hal penting terkait dengan hukum Islam. Memahami hukum

Islam secara utuh membutuhkan perhatian dan keseriusan khusus. Tidak sedikit dari

umat Islam yang tidak peduli dengan masalah ini, meskipun sebenarnya setiap

Muslim dituntut untuk memiliki pemahaman yang cukuptentang hukum Islam,

minimal untuk mendasarinya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Apa

yang diuraikan di atas bukanlah dasar-dasar pokok untuk melaksanakan aturan-aturan hukum Islam, akan tetapi hanyalah sebagai pengantar untuk dapat memahami

hakikat hukum Islam. Karena itu, dibutuhkan perhatian khusus untuk dapat

mengungkap aturan-aturan hukum Islam yang lebih rinci lagi.

Daftar Pustaka

15

Ahmad Hasan (1984).The Early Development of Islamic Jurisprudence.  Delhi:

Adam Publishers & Distributors. Cet. II.

Al-Fairuzabadiy, Muhammad Ibn Ya’qub. (1995).  Al-Qamus al-Muhith.  Beirut: Dar

al-Fikr, Cet. I.

Ali, Muhammad Daud. (1996).  Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata

Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 5. Cet. V.

Al-Khathib, Muhammad ‘Ajjaj. (1989).  ‘Ulum al-Hadits ‘Ulumuhu wa

Mushthalahuhu. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qur`an al-Karim.

Al-Shalih,  Shubhi. (1988).  ‘Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu.  Beirut: Dar al-‘Ilm

li al-Malayin.

Al-Zabidiy, Muhammad Murtadla. (t.t.). Taj al-‘Arus. Juz 9. T.tp.: t.p..

Amir Syarifuddin (1999). Ushul Fiqh., Jilid 1. Jakarta: Logos. Cet. I.

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. (1985).  Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi

Hukum dan Hikma. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. V.

Coulson, N.J. (1964).    A History of Islamic Law.  Edinburgh: Edinburgh University

Press.

Djamil, Fathurrahman. (1997).  Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama).  Jakarta:

Logos. Cet. I.

Fyzee, Asaf A.A. (1974).  Outlines of Muhammadan Law (Forth Edition).  Delhi-Bombay-Calcutta-Madras: Oxford University Press.

Khallaf , ‘Abd al-Wahhab (1978).  ‘Ilm Ushul al-Fiqh.Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’. Cet. VII.

Mas’ud, Muhammad Khalid. (1995).  Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial.

Terj. oleh Yudian W. Asmin. Surabaya: Al Ikhlas.

Munawwir, Ahmad Warson. (1984).  Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia.

Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak.

Musa, Muhammad Yusuf. (1988).  Al-Islam wa al-Hajah al-Insaniyyah Ilaih.  Terj.

oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul “Islam Suatu Kajian

Komprehensif”. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan PengembanganBahasa (2001).  Kamus

Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Ed. III. Cet. I.

16

Schacht. Joseph. (1950).  The Origins of Muhammadan Jurisprudence.  London:

Oxford at the Clarendon Press.

Syaltut, Mahmud. (1966).  Al-Islam Aqidah wa Syari’ah.  Kairo: Dar al-Qalam. Cet.

III.

Zahrah, Muhammad Abu. (1958). Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiy.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. (1993).  Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh

Islami. Bandung: Al-Ma’arif. Cet. Ke-3.

Biodata Penulis

Dr. Marzuki, M.Ag., dilahirkan di Banyuwangi tanggal 21 April 1966.

Menyelesaikan studi S-1 dari Fakultas Tarbiyah IAINSunan Kalijaga

Yogyakarta tahun 1990 dan menyelesaikan studi S-2 dari Program Pasca

Sarjana Jurusan Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1997

serta S-3 dari institusi yang sama tahun 2007. Sekarang sebagai dosen tetap di

Prodi PKn Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY. Tulisan-tulisan yang

dibuatnya berkisar dalam bidang Pendidikan Agama Islam dan Hukum Islam

serta permasalahan gender dalam perspektif Islam.

Nama : Daniel Eric Thendean

NPM : 21211728

Kelas : 2EB08